Ujian Panjang Politik Kesukarelaan

KEPUTUSAN Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk memilih jalur perseorangan pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 membawa atmosfer positif bagi perkembangan politik di Tanah Air.

Setelah sekian lama jagat politik Indonesia mengalami lesu darah akibat apati akut rakyat terhadap politik transaksional yang kian menggurita, pilihan Ahok dengan mesin politik Teman Ahok bak darah segar yang mengalir menuju jantung politik.

Dengan didukung Partai NasDem, komunitas Teman Ahok rela berkeringat dengan mengumpulkan syarat dukungan kartu tanda penduduk demi memuluskan Ahok menjadi calon independen. Tanpa dibayar, mereka rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk suatu keyakinan penting, yakni mendudukkan pemimpin autentik di Jakarta.

Itulah pemimpin yang antara perkataan dan perbuatan tidak berjarak. Kemunculan pemimpin autentik seperti itu jelas mengembalikan darah segar dan memompakannya ke seluruh tubuh kehidupan politik lewat dorongan semangat perubahan.

Tidak berlebihan jika munculnya gerakan dari simpul-simpul relawan yang bergerak serempak, mengatasi keterbatasan logistik, dan jaringan institusi kepartaian itu kian menyuburkan kesukarelaan dalam politik.

Prinsip politik kesukarelaan seperti itu kian mendapat peneguhan ketika ada partai politik yang mendobrak praktik transaksional selama ini dengan memberikan dukungan tanpa syarat, tanpa mahar.

Kombinasi antara langkah relawan dan dukungan tanpa syarat dari partai politik seperti itulah yang bakal menjadi tren positif bagi demokrasi di negeri ini. Tidak berlebihan jika banyak yang menyebut, termasuk harian ini, fenomena seperti itu sebagai musim semi politik kesukarelaan.

Kondisi seperti itu akan kian membangkitkan harapan bahwa politik tidak melulu rusak dan kotor. Politik juga jalan mulia yang bisa mewujudkan kekuasaan sebagai motivasi dan inspirasi bagi rakyat untuk kian berpartisipasi dan merealisasikan kebajikan bersama.

Namun, tetap harus kita ingatkan bahwa jalan politik kesukarelaan akan sangat terjal, tidak selamanya mulus. Keikhlasan politik akan benar-benar teruji kelak ketika calon pemimpin yang didukung sudah jadi.

Ketika itulah akan terlihat apakah para relawan benar-benar rela mengusung sang calon, atau justru timbul hasrat untuk menuntut imbalan mencicipi kue kekuasaan. Jika tuntutan imbalan itu mengemuka, akan muncul sinisme besar bahwa kesukarelaan sekadar simbol demi menyelubungi maksud transaksional di balik kerja selama ini.

Kepada pemimpin yang lahir dari ‘rahim’ politik kesukarelaan, kita juga mengingatkan agar terus teguh memegang pendirian jika kelak telah memimpin. Singkirkan politik balas budi yang justru akan kian merusak atmosfer politik harapan yang telah mekar.

Sebesar apa pun jasa para relawan dalam mendudukkan sang calon ke tampuk kepemimpinan pemerintahan, jangan pernah tunduk pada tekanan, baik melalui dunia nyata maupun dunia maya, dalam memutuskan kebijakan. Segala kebijakan dan posisi birokrasi murni harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat dan menjunjung tinggi kompetensi.

Jika semua langkah itu ditempuh dan bisa dicapai, iklim politik di Tanah Air akan makin sehat dan bermakna. Bagi partai politik dan para elite, keberhasilan politik kesukarelaan mestinya menjadi pelajaran yang amat berharga bahwa menggunakan cara-cara lama dalam berpolitik mengandung risiko besar bakal digulung sejarah karena ditinggalkan pendukung.