Peringatan Ahok untuk Parpol

GERTAKAN Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kepada PDI Perjuangan boleh jadi menunjukkan untuk pertama kalinya dalam sejarah seorang calon kepala daerah memiliki posisi tawar tidak kalah dengan partai politik.

Ahok, akhir pekan lalu, 'menggertak' PDIP dengan memberi waktu selama satu pekan untuk memutuskan apakah akan memberi izin kepada Djarot Saiful Hidayat mendampinginya dalam Pilkada 2017.

Jika tidak, Ahok akan mencari pasangan lain.

Ia telah membidik Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov DKI Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur.

Meskipun sudah terbiasa dengan karakter Ahok yang ceplas-ceplos, kita tetap saja terperanjat dengan pernyataan Ahok tersebut.

Ia membuat sebuah gebrakan yang tidak terduga dan belum pernah dilakukan siapa pun.

'Gertakan' memberi tenggat kepada sebuah parpol, bahkan parpol pemenang pemilu, sungguh menyadarkan kita semua bahwa pemimpin yang berhasil sejatinya tidak perlu dan tidak pernah takut kepada siapa pun, kecuali rakyat yang telah memilihnya.

Kita mencatat, selepas terpilih, Ahok meninggalkan baju kepartaian dan mengabdikan sepenuhnya kepada rakyat di wilayah tempat ia telah diberi amanah.

Dengan gebrakan dan kerja nyata, Ahok kian hari menjadi figur dengan model kepemimpinan yang di satu sisi kerap dikritik sebagai orang yang kasar dan ceplas-ceplos, tetapi di sisi lain juga tegas, tanpa kompromi, dan efektif.

Kepemimpinan Ahok sangat terlihat dan membawa hasil.

Dalam tempo singkat, kita telah melihat begitu banyak perubahan positif terjadi di Ibu Kota di bawah kepemimpinan Ahok.

Dengan reputasi dan kompetensi Ahok yang tidak diragukan di mata warga Jakarta, Ahok pun tidak perlu pusing memikirkan kendaraan partai yang kelak mengusungnya dalam Pilkada 2017.

Bahkan, dengan mempertimbangkan reputasinya itu, Partai NasDem telah menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ahok.

Dukungan NasDem malah tanpa syarat.

NasDem memberi kebebasan kepada Ahok untuk memilih siapa pun calon pendampingnya.

NasDem tetap menyokong Ahok, apakah ia maju atas pencalonan partai atau melalui jalur independen.

Karena itu, alih-alih memusingkan kendaraan partai, Ahok siap memilih jalur independen sebagai jalan untuk menampung aspirasi rakyat yang ingin mencalonkan ia kembali, jika tak ada partai yang mencalonkannya.

Gertakan Ahok itu menjadi sejarah perpolitikan di Indonesia yang patut dicatat.

Calon kepala daerah tidak perlu mengemis-ngemis dukungan kepada parpol jika ia kompeten, kredibel, dan berkinerja baik.

Fenomena gertakan Ahok menjadi semacam peringatan kepada parpol untuk melahirkan calon pemimpin berkualitas sekaligus berkarakter untuk bertarung di pilkada.

Jika tidak, partai pasti akan digilas calon-calon seperti Ahok.

Terus terang saja, parpol sejauh ini belum berhasil menghadirkan calon pemimpin berkualitas dan berkarakter.

Dalam pilkada, masih banyak calon hebat yang diusung partai yang sesungguhnya bukan orang partai, melainkan orang yang terpaksa 'membeli' perahu parpol karena kurang percaya diri.

Bahkan, suatu ketika bila undang-undang mengizinkan calon independen bertarung dalam pemilu presiden, parpol semakin ditantang untuk membenahi proses kaderisasi mereka agar lahir calon pemimpin hebat.