Orang Dalam di Kesengkarutan Energi

Membenahi sektor energi di Indonesia sungguh menguras energi. Maklum, begitu banyaknya kepentingan yang bermain di dalamnya. Energi terkuras untuk menanggulangi berbagai kepentingan itu. Pemerintah pada hakikatnya berkepentingan membenahi sektor energi, juga sumber daya mineral, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembubaran Petral, pembangunan kilang, pengadaan dana ketahanan energi, pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak, pengembangan energi baru terbarukan, serta elektrifikasi bertujuan menciptakan kedaulatan energi demi kemaslahatan rakyat.

Pembenahan semacam itu harus diakui baru menunjukkan hasil di era pemerintahan Jokowi-JK. Likuidasi Petral, misalnya, baru terjadi di masa Jokowi-JK. Pemerintahan sebelumnya terus terang gagal membenahi sektor energi. Bukan tidak mungkin, mereka bukannya gagal, melainkan setengah hati melakukannya lantaran ikut menikmati kekisruhan di sektor energi, baik secara politik maupun finansial. Akan tetapi, mereka yang turut menikmati centang-perenang pengelolaan energi dan sumber daya mineral itu rupanya tak pernah berhenti merecoki pembenahan yang dilakukan pemerintah.

Rupa-rupa sepak terjang mereka lakoni agar kepentingan mereka tetap terpenuhi, bukan tidak mungkin termasuk dengan menjadikan orang dalam sebagai 'juru bicara'. Jika itu terjadi, celakalah negeri ini. Bayangkan, hambatan pembenahan sektor energi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu juga datang dari dalam. Orang dalam yang mestinya memberi solusi malah merecoki.Menteri ESDM Sudirman Said tidak menampik kemungkinan itu. "Saya tidak membayangkan itu datang dari kolega saya. Itu sama sekali saya tidak prediksi dan terus terang, ini sudah mulai sangat mengganggu," kata Sudirman dalam wawancara dengan harian ini Minggu (28/2).

Sudirman mencontohkan salah satu hambatan dari dalam itu datang dari upaya mengganti investor di Blok Masela. Itu jelas kejahatan karena investor yang sekarang sudah bekerja 16 tahun lamanya dengan investasi dan eksplorasi. Pemerintahan yang adil sudah barang tentu harus menghormati kontrak. egitulah, pembenahan sektor energi tampaknya masih harus melalui jalan panjang penuh hambatan. Namun, itu semestinya tak lantas membuat pemerintah surut langkah.

Energi pemerintah tak boleh habis sekalipun hambatan terus menghadang. Negara tak boleh takluk melawan para mafia energi dan kaki tangan mereka. Presiden Jokowi juga tak boleh ragu mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang mencoba menggunting dalam lipatan, yang berupaya menebar ranjau dari dalam. Tidak elok membiarkan musuh dalam selimut terus bercokol. Ia bukan cuma mengacaukan pembenahan sektor energi dan sumber daya mineral, melainkan juga mendatangkan pertanyaan tentang leadership seorang presiden.

Masih banyak kesengkarutan di sektor energi dan sumber daya mineral yang harus dibenahi, misalnya kelanjutan kontrak PT Freeport atau proyek listrik 35 ribu megawatt. Hanya keberanian dan konsistensi Menteri ESDM sebagai pengambil kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral plus sokongan penuh Presiden yang akan mampu menghempaskan hambatan dari luar maupun dalam demi terciptanya kedaulatan energi.