Pelajaran dari Kasus Novanto

ADA dua soal yang penting disorot menyangkut politisi berkualitas negarawan, yaitu hati dan otak. Kepekaan hati tentang hal yang baik dan buruk terpencar dalam perilaku. Nurani tidak pernah tergantikan oleh otak, yang kadang dipenuhi dengan akal bulus.

Kualitas politisi negarawan itulah yang hilang dari kasus megaskandal 'papa minta saham'. Kasus itu melibatkan Setya Novanto yang sudah undur dari jabatan Ketua DPR.

Kasus yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo rndan Wapres Jusuf Kala itu mempertontonkan secara terang-benderang bahwa kepekaan hati tentang hal yang patut dan tak patut sudah majal.

Nurani pun sengaja digantikan oleh otak yang penuh akal bulus untuk mempertahankan kekuasaan. Novanto memang seorang politikus licin.

Hanya dalam hitungan menit menjelang sanksi pelanggaran etika dijatuhkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), ia buru-buru undur dari jabatan Ketua DPR.

Dengan demikian, Novanto mampu meloloskan diri dari sanksi etika meski posisi akhir sebanyak 10 anggota MKD menjatuhkan sanksi sedang dan 7 anggota lainnya menjatuhkan sanksi berat.

Pemimpin berkualitas negarawan pasti sangat malu jika dihadapkan ke persidangan etika. Ia tahu diri untuk tidak menerima posisi strategis di lembaga politik. Akan tetapi, Novanto tanpa malu-malu menerima posisi strategis sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

Selebihnya, yang harus malu ialah partai politik yang memiliki kader dengan kelakuan buruk. Malu, ada anggota DPR dari fraksinya yang berkelakuan jelek.

Sekalipun MKD tidak sempat menjatuhkan sanksi pelanggaran etika, sebaiknya partai me-recall saja anggota DPR yang rntelah cacat secara etika itu.

Jika hal itu dilakukan, ada kesungguhan partai untuk juga membersihkan diri dari kader yang integritasnya busuk. Sayangnya, bukan seperti itu faktanya.

Partai justru menyorongkan kader yang oleh para yang mulia divonis melanggar etika sedang hingga berat menjadi ketua fraksi.

Banyak pelajaran dari kasus Novanto. Salah satunya ialah dugaan pemufakatan jahat pasti tercium meski sudah susah payah membungkusnya dengan rapi.

Karena itu, berhati-hatilah berujar, apalagi sekelas pejabat negara. Ujaran pejabat bisa melampaui dimensi ruang dan waktu untuk menembus ruang publik.

Publik pun tidak pernah lelah mengawal perilaku terkait dengan etika pejabat. Publik mengawal dengan setia persidangan Novanto lewat jejaring media sosial ataupun media massa.

Diakui atau tidak, tekanan publik itu mampu meluruskan kembali sikap sebagian anggota MKD yang sempat bengkok.

Anggota DPR, termasuk anggota MKD, memang banyak akal. Akal itu setiap waktu bisa berubah menjadi akal-akalan.

Novanto yang tiba-tiba mengundurkan diri pada rnsaat-saat terakhir, dan MKD yang tidak sempat menjatuhkan vonis rnpelanggaran etis, bisa ditafsirkan sebagai akal-akalan pula.

Bukan mustahil kasus Novanto hanya puncak gunung es di Senayan.

Jangan-jangan kebusukan-kebusukan lainnya masih rapi terbungkus di lorong-lorong kekuasaan Senayan. Akan tetapi, perlu pula diingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Hanya menunggu waktu, yang busuk akan terbongkar dan terbongkar lagi.

DPR dengan kasus Novanto hanyalah contoh ekstrem tentang dekadensi moral. Dekadensi yang sama sebenarnya terjadi pada hampir semua institusi kenegaraan. Ya legislatif, eksekutif, juga yudikatif.

Kebangkrutan moralitas institusi negara itulah yang menyebabkan negeri ini tidak pernah mampu membebaskan diri dari korupsi.

Masih ada noktah harapan apabila Kejaksaan Agung secepatnya menuntaskan dugaan pemufakatan jahat meski 'papa sudah mundur'.