Menanti Kesaksian Budi Arie

MANTAN Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tengah berada di pusaran skandal dugaan upaya melindungi seribu situs judi online (judol) yang melibatkan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu pernah dipimpinnya.

Disebut skandal besar karena orang-orang di institusi yang harusnya menjadi benteng melawan situs-situs judi daring, ternyata malah terungkap sebagai pelindung situs judol. Pola perlindungan itu berlangsung terorganisasi secara sistematis dan tertata.

Komplotan ini menggunakan kantor satelit di Bekasi, Jawa Barat, untuk menjalankan aksi mereka. Kantor yang seharusnya menjadi pusat pemblokiran situs ilegal, malah menjadi markas besar operasi perlindungan.

Tiap-tiap orang juga memiliki peran berbeda, tidak hanya sebagai ahli teknologi informasi, tetapi juga ada yang berperan sebagai penghubung dengan para bandar judol. Mereka bertugas menyusun daftar situs yang dilindungi dan menampung uang setoran dari para bandar judi daring ini.

Para bandar judi online diwajibkan membayar setoran sebesar Rp8,5 juta per situs setiap dua minggu melalui tempat penukaran uang, agar situs-situs mereka tetap berjalan tanpa gangguan. Adanya 'uang pengamanan' membuat komplotan ini meraup uang sekitar Rp8,5 miliar per bulan.

Mereka jelas telah menyalahgunakan kewenangan. Mereka seharusnya memberantas situs judi online, bukan malah menjadi beking. Parahnya, para komplotan ini justru bebas melakukan aksi mereka dari pusat komando pemberantasan judi online.

Para pegawai Kementerian Komdigi itu ditengarai sudah lama melindungi ribuan situs judi online, tetapi tak pernah ditindak oleh Budi Arie semasa menjabat Menkominfo, hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.

Kondisi inilah yang membuat publik penasaran atas komitmen Budi Arie yang pernah menjabat sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online. Ia justru tidak mendeteksi aktivitas ilegal pengamanan judol di dalam instansinya.

Ditambah lagi, beredarnya sejumlah bukti yang menggambarkan kedekatan budi Arie dengan sejumlah tersangka makin menguatkan kecurigaan publik. Foto saat Budi Arie menghadiri pernikahan salah satu tersangka, Adhi Kismanto (AK), misalnya, kini beredar luas.

Karena itulah, aparat penegak hukum perlu segera memeriksa Budi Arie terkait dengan kasus pengamanan situs judol tersebut. Pemeriksaan Budi Arie wajib dilakukan, bukan hanya soal memastikan Budi terlibat atau tidak, melainkan juga untuk memastikan sejauh mana ia sebagai komandan pemblokiran situs judi online mengontrol dan mengawasi jajarannya.

Satu hal yang pasti, Budi mengaku telah ceroboh merekrut AK dan memberikan kewenangan besar dalam tim pemblokiran konten. Perekrutan yang diambilnya atas rekomendasi dari T, yang kini juga jadi tersangka. Kedua orang itu, menurut Budi Arie, telah mengkhianati kepercayaan yang ia berikan.

Budi juga melempar bola panas bahwa T merupakan aktivis politik dan dekat dengan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tentu terhadap Budi Arie, daripada berpolemik dengan beragam bantahan, lebih pas dan terang bila pernyataan dan pengetahuannya soal itu ia sampaikan kepada aparat. Hal itu untuk mengurai lebih jelas keterlibatan orang-orang kuat yang menyebabkan suburnya judol di negeri ini.

Rakyat di negeri ini telah menderita karena candu judi online. Kasus ini bisa menjadi momentum untuk memberangus ekosistem judi online dari hulunya. Dari para tersangka ini sangat-sangat bisa digunakan untuk membongkar para bandar dan para beking yang selama ini disebut-sebut memberikan setoran.

Tanpa menelusuri bandar sekaligus beking, maka situs-situs judi online akan kembali merebak. Seperti halnya penutupan jutaan konten dan situs judi, akhirnya bermunculan situs baru yang berlipat ganda jumlahnya dan korban-korban akan terus berjatuhan tanpa ada perlindungan negara.