Berantas Judol Jangan hanya Tekad

SALAH satu masalah besar dan serius yang sedang dihadapi bangsa ini saat ini ialah judi online. Aktivitas judi online (judol) di Tanah Air terus menggurita. Perkembangannya bak tumor ganas, makin besar menjalar dalam waktu singkat.

Jumlah pemain judi online di Indonesia terus bertambah, mencapai 3,2 juta orang, bahkan diperkirakan sudah menembus 4 juta orang. Ini menjadikan warga Indonesia sebagai pemain judi online terbesar di dunia.

Begitu juga perputaran uang dari aktivitas judi online yang bikin geleng-geleng kepala. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total transaksi judi online di Indonesia per Maret 2024 telah mencapai Rp600 triliun. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto berani menyebut angkanya bisa mencapai Rp900 triliun.

Jika dibandingkan dengan nilai transaksi fantastis tersebut, total anggaran program-program prioritas pemerintah pada 2024 seperti tidak ada apa-apanya. Total anggaran program prioritas pemerintah hanya Rp221 triliun, yakni pendidikan Rp134 triliun, infrastruktur Rp45 triliun, belanja kesehatan Rp31 triliun, dan ketahanan pangan Rp11 triliun.

Daya rusak judi online juga amat dahsyat. Banyak pelakunya yang kadung kecanduan melakukan kejahatan, seperti korupsi, perampokan, dan pencurian dengan pemberatan. Selain itu, keranjingan judi online juga membuat pelaku terjerat pinjaman online atau pinjol. Karena tak sanggup membayar pinjol, rumah tangga pun ambyar, bahkan beberapa di antaranya memilih jalan bunuh diri untuk mengakhiri hidup.

Dengan besarnya dampak kerugian dari judi online tersebut, tidak mengherankan jika pemerintahan Prabowo-Gibran memasukkan pemberantasan judi online sebagai salah satu dari delapan program Asta Cita mereka. Perhatian besar itu juga ditunjukkan dengan memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti instruksi memberantas judi online.

Langkah Presiden Prabowo tersebut patut diapresiasi. Begitu pula penegasan Kapolri untuk tidak segan-segan menindak tegas para pelaku kejahatan judi online, melakukan penelusuran aset, juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga guna memblokir laman dan rekening para pelaku yang terlibat kejahatan tersebut. Itu semua merupakan langkah penting.

Kendati belum cukup, penegasan Presiden Prabowo, Kapolri, dan jajaran terkait untuk memberantas judi online jelas memberikan harapan baru. Masyarakat sangat berharap penegasan itu diwujudkan dengan aksi nyata, bukan sekadar janji lantang di awal pemerintahan yang meredup sebelum tindakan nyata tuntas dikerjakan.

Selama ini, pihak-pihak yang ditangkap dan diproses baru para operator, termasuk selebgram yang meng-endorse judi online. Belum ada bandar besar yang ditangkap. Apalagi pihak-pihak di lingkaran kekuasaan atau institusi-institusi yang diduga menjadi beking, atau setidaknya menikmati perputaran uang judi online, masih jauh belum tersentuh.

Padahal, Presiden Prabowo, Kapolri, dan Menkominfo yang kini menjadi Menkomdigi sudah menyatakan mereka telah mengantongi nama-nama bandar besar tersebut. Ada empat nama yang sudah mereka kantongi, berikut juga modus permainan mereka.

Jika memang sudah mengantongi nama-nama bandar besar judi online, harus menunggu apa lagi agar mereka segera diterungku? Apakah di balik bandar besar memang ada pihak-pihak kuat yang tidak boleh disentuh oleh hukum?

Karena itu, komitmen Presiden, Kapolri, dan jajaran pemerintahan untuk memberantas judi online tidak boleh setengah-setengah. Terhadap para bandar, segara blokir rekening mereka, lalu tangkap dan proses hukum segera. Adapun orang-orang atau pihak-pihak yang mengatasnamakan institusi untuk menjadi beking, ringkus segera mereka tanpa pandang bulu.

Itulah langkah konkret menjauhkan negeri ini dari kerugian dan kerusakan akibat judi online dari hulu hingga hilir.