Mega makin Diperlukan

DEMOKRASI di Indonesia, menurut Ketua Umum PDIP Megawati Sokarnoputri, sedang mengalami anomali. Sebuah kondisi yang pada akhirnya melahirkan kepemimpinan yang berwatak otoriter tapi juga populis. Menurut teori, itu disebut sebagai kepemimpinan paradoksal. Oleh mereka, hukum dijadikan alat, kaidah demokrasi diselewengkan, demi ambisi kekuasaan.

Keprihatinan Megawati sejatinya keprihatinan kita juga. Tidak banyak yang menyangka, di umur reformasi yang baru 26 tahun, demokrasi yang dulu diperjuangkan mati-matian kini semakin menjauh dari esensi. Demokrasi cuma nama, tapi penerapannya lebih mirip autokrasi. Kekuasaan tak lagi sepenuhnya di tangan rakyat, tapi sebagian mulai terkonsentrasi di tangan penguasa.

Ini gejala kerusakan demokrasi yang harus diwaspadai. Jika situasi seperti ini dibiarkan tanpa solusi, bukan tidak mungkin lambat laun demokrasi akan punah. Demokrasi hanya akan tersisa dalam bentuk prasasti dan tulisan dalam buku-buku pelajaran sejarah bahwa negeri ini pernah menganut sistem demokrasi.

Segenting itulah situasinya, terutama setelah pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 yang telah membuka mata rakyat lebar-lebar bahwa upaya pengkhianatan demokrasi bukan rumor atau isapan jempol belaka. Penyelewengan demokrasi memang nyata adanya.

Tidak ada jalan lain, demokrasi harus diselamatkan. Kekuasaan harus dikembalikan menjadi kekuatan yang betul-betul adil dan mampu menuntun ke jalan kemakmuran. Rakyat mesti diberi peran yang lebih substansial, tidak sekadar dijadikan gula-gula politik yang habis manis sepah dibuang.

Dalam konteks tersebut, suka tidak suka, suara lantang Megawati saat berpidato pada arena Rakernas V PDIP yang mengkritik habis-habisan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, menjadi pengingat sekaligus pembakar semangat rakyat untuk meluruskan lagi jalan demokrasi. Ia boleh dikata telah mengawali ikhtiar untuk perjuangan panjang itu.

Megawati, harus diakui, merupakan salah satu pejuang demokrasi senior. Kita tentu tidak meragukan kiprah dan pengalamannya sebagai politikus yang karena itu pula ia disegani. Posisinya sebagai ketua umum partai terbesar di Republik ini juga memiliki arti penting tersendiri.

Tidak berlebihan kiranya bila ada yang menyebut demokrasi negeri ini sesungguhnya masih, bahkan makin membutuhkan sosok Megawati. Di mana pun posisi yang ia akan pilih nantinya, apakah menjadi bagian dari pemerintah atau menjadi kekuatan penyeimbang (oposisi), ketokohan Megawati diharapkan bisa menjadi punggawa penyelamatan dan penjagaan kualitas demokrasi.

Kebutuhan tersebut makin krusial karena demokrasi yang lurus dan sehat seperti yang disuarakan Megawati akan melapangkan jalan bangsa ini menuju kemakmuran. Sebaliknya, dengan demokrasi yang terus-menerus cacat, jalan kemakmuran bakal menjauh dari kenyataan.