Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan harus sama rata di seluruh penjuru Tanah Air agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan juga berfungsi memperkuat karakter bangsa dan mengembangkan kecintaan kepada tanah air.
Dalam hal memperkuat karakter bangsa dan mengembangkan kecintaan terhadap tanah air, gerakan kepanduan menjadi salah satu pilarnya. Gerakan kepanduan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Dimulai sejak zaman pergerakan kemerdekaan, gerakan kepanduan memberikan sumbangsih besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kenyataan sejarah menunjukkan tokoh-tokoh kepanduan adalah para pahlawan nasional, seperti Proklamator Ir Soekarno dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Artinya, gerakan kepanduan yang di era kemerdekaan menjadi gerakan Pramuka menjadi salah satu sarana untuk membentuk karakter generasi muda dan para penerus bangsa.
Apalagi jika dibaca tujuan pendidikan kepramukaan, disebutkan bahwa pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Dengan seluruh pertimbangan tersebut, setiap peserta didik berhak ikut serta dalam pendidikan kepramukaan.
Gerakan Pramuka juga bertekad agar murid yang merupakan generasi penerus bangsa memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa ini ke depan.
Maka, menjadi lumrah jika Kurikulum 2013 memasukkan gerakan Pramuka sebagai ekskul yang bersifat wajib. Hal itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Di tengah arus deras globalisasi saat ini, kehidupan berbangsa sangat mudah terkikis. Nilai-nilai budi pekerti dan etika dalam kehidupan bermasyarakat sudah sangat longgar. Dengan pertimbangan itu, pendidikan yang dapat menanamkan budi pekerti serta memperkuat karakter bangsa, kecintaan terhadap tanah air, sudah sepatutnya dipertahankan.
Karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah bisa dibilang sebuah kemunduran dalam memperkuat karakter bangsa. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa ekskul Pramuka menjadi ekskul yang sukarela untuk diikuti oleh peserta didik.
Artinya, itu hanya pilihan. Peserta didik bisa memilih ikut atau tidak. Padahal nilai-nilai kebangsaan, kecintaan kepada tanah air, dan penguatan karakter adalah sesuatu yang harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak usia dini atau sekolah dasar bahkan yang menengah pun belum bisa menentukan pilihan mereka sendiri, apa yang baik atau buruk buat mereka.
Perlu diingat, kepramukaan berbeda dengan ekstrakurikuler lainnya. Ini tidak lepas dari sejarah panjang dan peran kepramukaan dalam perjalanan bangsa Indonesia sendiri. Pendidikan kepramukaan sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Daripada menurunkan derajat kepramukaan, lebih baik naikkan statusnya menjadi salah satu mata pelajaran.
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.
VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.
SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.
SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.
HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.
PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.
SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.
ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.
FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.
PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.
PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.
MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved