Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERAN kaum cendekiawan atau intelektual amat krusial dalam menentukan sejarah perjalanan bangsa ini. Bahkan, berdirinya republik ini juga tidak lepas dari buah pikir kalangan cerdas cendekia seperti Sukarno, Hatta, maupun Syahrir. Sebagai kaum terpelajar, kala itu mereka sadar ada kesewenang-wenangan dari penguasa dan berupaya melawannya, bahkan rela masuk penjara.
Begitu juga dengan yang terjadi hari ini. Jika para guru besar dari berbagai perguruan tinggi resah dengan kondisi karut-marut yang terjadi di negeri ini, itu berarti ada yang salah dan memang sudah menjadi tugas mereka untuk mengingatkannya.
Mereka kembali lantang bersuara, lantaran ada pihak-pihak yang coba mengkhianati demokrasi untuk kepentingan pribadi. Mereka pun mengingatkan para elite akan pentingnya menjaga etika dan moral ketimbang urusan menang-kalah untuk kepentingan elektoral.
Secara bergantian, sivitas akademika dan guru besar dari sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu melempar pesan kepada elite agar serius meluruskan demokrasi yang berjalan menyimpang. Terbaru pada Kamis (14/3) lalu, sejumlah guru besar dari berbagai universitas di Jabodetabek berkumpul di Kampus UI Salemba. Intinya mereka menuntut agar pemerintah dapat menegakkan konstitusi, memulihkan hak kewargaan dan peradaban berbangsa. Sebelumnya, kalangan guru besar dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga menyerukan soal pentingnya penegakan etika dan demokrasi yang kian menyimpang di negeri ini.
Seruan para intelektual itu bukanlah mengada-ada. Mereka melihat etika dan moral secara kasat mata memang telah diselewengkan, terutama dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang lalu. Sudah semestinya pemerintah mendengarkan seruan dari kalangan kampus ini. Mendengar berarti tidak sekadar menganggap suara mereka sekadar bagian dari demokrasi, melainkan mengevaluasi dan menghentikan segala bentuk penyimpangan itu.
Biar bagaimana pun mereka memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk watak bangsa, seperti halnya para elite dan pemuka agama.
Kaum cendekiawan bukanlah mereka yang berumah di atas angin. Meski kerap dianggap sosok suci yang mendakwahkan kebenaran, ia tetaplah menjejak bumi sebagai penjaga moral kehidupan bermasyarakat.
Pemerintah tidak perlu alergi dengan kritik mereka. Intinya, kaum intelektual itu hanya ingin penyelenggaraan negara berjalan dengan semestinya; menjunjung demokrasi, serta menghargai moralitas dan etika, bukan untuk menggulingkan penguasa. Pemerintah harus mendengarkan seruan itu, karena merekalah suluh yang menerangi kehidupan di masyarakat.
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.
VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.
SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.
SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.
HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.
PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.
SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.
ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.
FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.
PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.
PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.
MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved