Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Simsalabim Suara PSI

04/3/2024 20:00

DALAM politik praktis di Tanah Air, dunia bukan sekadar panggung sandiwara, melainkan sudah menjadi panggung sulap. Begitulah banyak kalangan mengkritik melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam hitungan jam.

Setelah dengan secepat kilat mengangkat putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum hanya dua hari pascaditetapkan sebagai anggota partai, kini PSI disorot karena suara yang tiba-tiba menggelembung. Mengacu pada data real count dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU, terjadi ledakan yang mencuatkan perolehan suara PSI.  

Per Minggu (3/3) pukul 18.46 WIB, suara PSI memperoleh 2,4 juta suara atau 3,13%. Padahal, pada Senin (26/2) atau enam hari sebelumnya, perolehan PSI masih di kisaran 2 juta suara atau 2,68%. Adapun data yang masuk sudah melampaui 60%. Bila tren itu berlanjut, PSI kian menuju perolehan suara ambang batas untuk mengisi kursi DPR, yakni sebesar 4%.

Bagi Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, penambahan suara partainya merupakan kewajaran. Apalagi, proses rekapitulasi perolehan hasil suara masih berlangsung. Selain itu, kenaikan suara sebenarnya juga terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gelora. Bedanya, perolehan suara dua partai tersebut naik secara bertahap, bukan melonjak sekitar 400 ribu suara dalam hitungan hari.

Hasil penghitungan di KPU inilah yang membuat geger. Publik geleng-geleng lantaran keajaiban langgam kenaikan suara PSI yang mendadak sontak dan melawan beragam teori. Dari hasil hitung cepat dan exit poll berbagai lembaga survei, misalnya, menunjukkan bahwa elektabilitas PSI mentok di 2,8%. Dengan margin of error plus minus

1% dari berbagai lembaga survei itu, suara riil PSI maksimal ada di angka 3,8%. Itu artinya, tidak mencukupi untuk meraih kursi DPR yang ambang batasnya 4%.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Romahurmuziy pun berang. Berdasarkan catatannya, PSI antara lain mendapatkan 19 ribu suara dari 110 tempat pemungutan suara. Artinya, PSI meraih 173 suara dari tiap TPS.

Padahal, tiap TPS hanya ada 300 suara. Adapun tingkat partisipasi pemilih 75%, berarti tiap TPS hanya ada 225 suara. Dengan kata lain, PSI meraih suara sebanyak 77% di setiap TPS itu alias memenangi coblosan di 110 TPS itu. Dan, belasan parpol lainnya hanya bisa memperebutkan sisa 23% suara dari tiap TPS. Lagi-lagi, ajaib, bukan?

Hasil temuan di beberapa TPS juga menunjukkan ada perbedaan suara PSI antara hasil pemindaian dokumen asli TPS yang diunggah di laman KPU dan hasil rekap di Sirekap. Ada di TPS yang sebenarnya suara sah PSI hanya 1, tapi di Sirekap berubah jadi 33.

Keanehan-keanehan itu sayangnya tidak dijawab secara memuaskan oleh KPU. Wajar bila banyak yang berspekulasi ada operasi untuk mengutak-atik suara, agar jumlahnya menggelembung.

Publik hanya bisa menahan helaan napas melihat beragam keajaiban dan simsalabim lonjakan suara yang terjadi. Masyarakat sudah kian paham seperti tengah disuguhi permainan konyol dan terus-menerus membingungkan.
Warga Tanah Air mendambakan adanya pemimpin yang lahir dari pemilu yang jujur. Sebuah pemilihan yang menganut prinsip melindungi suara yang ada, tapi tidak mengada-adakan yang tidak ada suaranya.

Kini, sebagian besar publik mulai berharap wakil mereka di DPR bisa meminta pertanggung jawaban penyelenggara negara atas berbagai karut-marut kepemiluan ini. Dan, hak angket sudah dinanti-nanti untuk segera digulirkan. Tunggu apa lagi?
 



Berita Lainnya
  • asasf

    28/6/2025 19:24

    asfsafasf

  • Jangan Loloskan Calon Titipan

    02/8/2024 05:00

    PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci

  • Teladan Netralitas Jangan Omon-Omon

    01/8/2024 05:00

    Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.

  • Hadirkan Keadilan untuk Dini

    31/7/2024 05:00

    VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.

  • Jalan Akhir Tegakkan Muruah KPU

    30/7/2024 05:00

    SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.

  • Negara Jangan Kalah Lawan Judol

    29/7/2024 05:00

    SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.

  • Rumah Sakit Penilap Duit

    27/7/2024 05:00

    MEMALUKAN, amat memalukan.

  • Pertaruhan Pemberantasan Korupsi

    26/7/2024 05:00

    HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.

  • Setop Legislasi Transaksional

    25/7/2024 05:00

    PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.

  • Harta, Takhta, Pilkada

    24/7/2024 05:00

    SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.

  • Kejaksaan di Puncak Kepercayaan

    23/7/2024 05:00

    ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.

  • Habis Tapera Terbitlah Asuransi

    22/7/2024 05:00

    FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.

  • Utak-atik Anggaran Makanan Bergizi

    20/7/2024 05:00

    PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.

  • Wakil Menteri Muluskan Transisi

    19/7/2024 05:00

    PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.

  • Setop Pilih Pemimpin Korup

    18/7/2024 05:00

    PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.

  • Indonesia Darurat Rasuah

    17/7/2024 05:00

    MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi