Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BESOK, rakyat di negeri ini akan menentukan nasib bangsa ke depan. Pilihan mereka di bilik suara akan menentukan apakah nasib bangsa ini akan diserahkan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) pengusung politik dinasti dan memain-mainkan demokrasi ataukah kepada calon presiden-wakil presiden pembawa arus perubahan.
Menyerahkan nasib bangsa ini kepada pasangan capres-cawapres yang diusung pendukung politik dinasti dan memain-mainkan demokrasi sama dengan mengubur kelangsungan demokrasi itu di negeri ini. Sebab, tingkat pukulan dan daya rusak yang mereka perbuat terhadap demokrasi di negeri ini sudah sangat tinggi. Beragam cara, mulai dari yang halus hingga kasar, dari yang terselubung hingga terang-terangan, sudah ditunjukkan.
Hukum ditekuk, etika pun diterabas. Bahkan, langkah-langkah antidemokrasi ditempuh atas nama keberlangsungan pembangunan dan stabilitas politik. Ada yang menggempur narasi kritis para sivitas akademika yang mengkritisi aksi mengangkangi demokrasi dengan bahasa cooling system. Ada yang memuding sebuah film dokumenter sebagai penebar fitnah, tanpa menjelaskan di posisi mana fitnah itu terjadi dan bagaimana yang sebenarnya. Kegagalan membantah film dialihkan dengan melaporkan sutradara dan pemain film ke polisi.
Beragam cara itu ditempuh guna memuluskan narasi besar pilpres satu putaran. Narasi atau kampanye itu terus dilakukan dengan masif, bahkan cenderung membabi buta. Dalih yang dibuat-buat yakni menghemat anggaran juga mereka serukan.
Sejauh ini, narasi pilpres satu putaran tersebut bisa disebut masih jauh panggang dari api. Meski unggul dalam sejumlah survei, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka belum mampu meraih 50% suara plus satu dan memperoleh 20% suara di lebih dari separuh provinsi di negeri ini untuk menang di satu putaran sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.
Bahkan, kalaupun toh menang lebih dari 50% di lembaga survei, perolehan mereka masih di angka margin of error, yang bila error-nya ke bawah, angkanya masih di bawah 50% plus satu. Belum lagi hasil survei beberapa lembaga yang menunjukkan belum ada paslon yang bisa menang satu putaran.
Lembaga survei asal Australia Roy Morgan mencatat, perolehan suara kandidat capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka baru mencapai 46%. Di posisi kedua adalah pasangan capres-cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dengan 31%. Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD, yang diusung PDIP mencatatkan dukungan 23%.
Begitu juga survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas capres nomor urut 2 baru mampu meraih suara yang belum aman di ukuran margin of error yang oleh Indikator pun diberi catatan bahwa terbuka peluang pilpres dua putaran. Karena itu, narasi pilpres satu putaran bisa amat berbahaya bagi demokrasi. Dengan dalih satu putaran ini, segala cara bisa ditempuh, termasuk cara-cara lancung.
Untuk mementahkan narasi sesat pilpres satu putaran ini, partisipasi pemilih sangat penting. Mereka yang berniat menjadi golput alias tidak akan menggunakan hak memilih justru akan menguntungkan mereka yang punya maksud sesat memaksakan pilpres satu putaran.
Mereka inilah yang bisa menjadi game changer.
Berkaca pada Pilpres 2019, dari 192,7 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), suara sah pilpres adalah 154,2 juta pemilih (80,02%). Pada Pilpres 2024 ini ada 204,8 juta pemilih. Dengan proyeksi tambahan 7% dalam pilpres kali ini, jumlah suara sah bisa menjadi sekitar 178 juta. Jumlah ini signifikan untuk membalikkan narasi satu putaran.
Berkaca pada situasi seperti itu, maka segala celah sesat pilpres satu putaran mesti ditutup. Di sisi lain, pilpres dua putaran yang konstitusional, masuk akal, bisa menyelamatkan demokrasi dan sesuai analisis berbagai ahli, jelas kian tidak terelakkan dan patut diberi ruang.
Demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah serta keringat, air mata, dan darah tidak boleh ditumbangkan. Karena itu, melawan narasi pilpres satu putara dengan pilpres dua putaran lewat partisipasi pemilih mesti diikhtiarkan.
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.
VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.
SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.
SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.
HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.
PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.
SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.
ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.
FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.
PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.
PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.
MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved