Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANIS di mulut, lain di hati, lain pula di tindakan. Peribahasa itu menggambarkan perilaku manusia yang bisa memiliki dua hingga tiga kehidupan di saat bersamaan. Omongan bisa sangat mulia, tetapi kelakuannya justru busuk.
Ketidakjujuran, sikap hipokrit, kepalsuan, atau apa pun istilah lainnya yang menggambarkan perilaku tersebut. Celakanya, kelakuan seperti itu tak jarang diperlihatkan oleh sebagian pemimpin bangsa yang semestinya menjadi teladan.
Di momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini, misalnya, publik disuguhi kelakuan pejabat yang kerap berpura-pura bersih, padahal mereka sedang menunggu giliran ditetapkan sebagai tersangka. Sebagian malah sudah jadi tersangka, bahkan sudah divonis tetap. Mereka ikut memaki-maki korupsi, padahal mereka sendiri bagian dari lingkaran setan korupsi.
Sebagai contoh, pada 22 November 2023, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Sungguh sebuah ironi, lembaga antirasuah ternyata dipimpin seorang tersangka kasus pemerasan, tindakan korupsi paling puncak.
Bagi kalangan pegiat antikorupsi, terpilihnya Firli sebagai Ketua KPK sudah bermasalah sejak awal. Bahkan, KPK periode sebelumnya pernah mengungkapkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli semasa menjabat Deputi Penindakan KPK. Surat juga telah dikirim ke DPR yang saat itu tengah menyeleksi pimpinan KPK.
Ajaibnya, justru Firli yang tetap dipilih sebagai komandan dalam perang melawan koruptor. Dan, terbukti, Firli tercatat menjadi Ketua KPK paling sarat kontroversi sepanjang sejarah. Selain persoalan kode etik dan kepantasan, Firli kerap tersangkut kasus pembocoran informasi operasi tangkap tangan.
Firli sempat tidak menghadiri pemeriksaan Polda Metro Jaya pada 7 November dengan dalih menghadiri roadshow bus antikorupsi di Aceh. Padahal, kegiatan itu berlangsung pada 9-11 November.
Ketika di Aceh, Firli berkoar roadshow bus KPK adalah upaya mewujudkan Indonesia bebas dari praktik korupsi.
Pada kesempatan tersebut, Firli pun mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memberantas korupsi, sebagaimana tema Hari Antikorupsi Sedunia kali ini, yakni Sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju. Entahlah, adakah lagi orang yang mau memercayai omongannya saat itu.
Segendang sepenarian dengan Firli, semasa menjabat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej juga tanpa ragu meluncurkan pembangunan zona integritas dan antikorupsi pada 2021. Akan tetapi, pada akhirnya Eddy hanya menambah panjang daftar tersangka oleh KPK.
Walhasil, pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014 telah mendorong enam menteri dan seorang wakil menteri ke dalam jurang gelap korupsi. Selain jajaran pejabat dan penyelenggara negara yang tidak henti-hentinya terseret kasus korupsi, publik juga diperlihatkan kondisi memburuknya sejumlah indikator terkait dengan korupsi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perilaku masyarakat yang semakin permisif terhadap korupsi. Indeks perilaku antikorupsi (IPAK) masyarakat pada tahun ini lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Lalu, Transparency International (TI) pada Januari 2023 memberikan catatan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Parahnya lagi, lembaga itu menyebut selama masa pemerintahan Jokowi, kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung terus menurun.
Di tengah kemerosotan ini, publik hanya bisa berharap akan ada perbaikan yang dilakukan para pemimpin, mulai dari proses seleksi aparat pemberantasan korupsi yang benar dan tanpa kongkalikong yang berujung utang budi. Selain itu, sistem pencegahan korupsi yang mumpuni serta penegakan hukum yang adil, yang tidak hanya tajam ke bawah dan ke samping kiri, tapi tumpul ke atas dan ke samping kanan.
Akhiri sudah ironi dan hipokrasi dalam pemberantasan korupsi. Ikan busuk berawal dari kepala, baru merembet ke bagian tubuh lainnya. Karena itu, bila mau mengakhiri kebusukan, mulailah dengan membersihkan atau mengamputasi kepala, baru bagian tubuh yang lain.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved