Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM konteks apa pun, kabar atau informasi bohong nan menyesatkan alias hoaks ialah penyakit. Dalam konteks kebangsaan, misalnya, hoaks ialah kanker demokrasi, menggerogoti pilar-pilarnya sehingga hancur seluruh bangunannya.
Dalam konteks pandemi pun sama, hoaks yang terus berlalu-lalang terutama di dunia digital ialah virus kemanusiaan. Keberadaannya tak hanya menyamarkan fakta, tetapi juga sekaligus menihilkan rasa dan empati. Bahkan, dalam beberapa kasus, hoaks punya andil menyebabkan kematian pasien positif covid-19.
Celakanya, hoaks justru tumbuh teramat subur di masa pandemi. Jika merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika, total isu hoaks selama pandemi covid-19 sebanyak 1.763 hingga 18 Juli 2021. Sepanjang 4 Oktober 2020 hingga 18 Juli, terdapat 252 hoaks terkait dengan vaksinasi. Sepanjang 4 Juli hingga 18 Juli 2021, telah ditemukan 25 isu hoaks PPKM darurat.
Informasi yang salah itulah salah satu penyebab masyarakat menjadi abai terhadap ancaman covid-19. Kalaupun tidak abai, sebagian publik yang termakan hasutan hoaks setidaknya menganggap remeh bahaya virus yang kini sudah menjangkiti hampir 193 juta orang di dunia tersebut.
Padahal, kenyataan hari ini memperlihatkan sebaliknya. Virus semakin beringas, penyebaran semakin cepat dan luas, lingkaran orang-orang yang terpapar covid-19 kian dekat dengan kita, dan kabar kematian pun semakin akrab di telinga.
Sejujurnya sangatlah aneh melihat hoaks masih bisa tumbuh, bahkan seakan tanpa halangan, di tengah-tengah fakta yang memiriskan itu. Tapi itulah yang terjadi. Kondisi psikologis masyarakat maupun negara yang tengah goyah akibat pandemi seolah malah menjadi ekosistem yang pas bagi mereka untuk tumbuh subur.
Karena itu, peperangan kita saat ini tak sekadar melawan keganasan virus SARS-CoV-2 dengan berbagai variannya, tapi juga mesti menahan serbuan hoaks-hoaks yang tak kenal henti. Menghentikan penyebaran si virus sekaligus menyetop peredaran hoaks, tentu sebuah pekerjaan yang tak ringan.
Sesungguhnya hoaks serupa virus itu sendiri. Virus penyebab covid-19 mungkin tak akan bisa hilang dari bumi ini. Begitu pula hoaks, tak akan bisa diberangus karena produsen dan penyebarnya akan selalu ada. Yang bisa kita lakukan ialah meredam. Kita harus yakin keduanya bisa diredam.
Bagaimana caranya? Di satu sisi, pemerintah mesti lebih aktif, persuasif, dan membumi dalam menyampaikan apa pun informasi terkait dengan covid-19. Salah satu problem saat ini ialah informasi pemerintah kepada publik terlalu kaku. Narasinya tidak cair, tak mudah dicerna. Sementara itu, di seberang sana, hoaks tampil dengan isi yang mudah dipahami karena memang dipilih narasi-narasi yang memengaruhi.
Di lain sisi, melihat fakta hoaks lebih banyak menyebar melalui media sosial berbasis digital, pekerjaan rumah bangsa ini ialah meningkatkan literasi digital rakyatnya. Pemerintah mesti punya peta jalan jelas dalam rangka menyadarkan publik agar bijak dan cerdas dalam bermedia. Modali masyarakat dengan pengetahuan dan kemampuan untuk memilah, memilih mana berita yang sehat, dan mana yang sampah.
Pengelola platform media sosial mesti ikut bertanggung jawab. Harus lebih aktif membersihkan ruang digital Indonesia dari dampak persebaran kabar menyesatkan terkait dengan covid-19 atau fenomena infodemi yang masih terus terjadi.
Itu cara ideal meredam hoaks yang meresahkan di masa depan. Kalau untuk sekarang, di masa darurat pandemi ini, cara terefektif barangkali dengan memberi tindakan tegas kepada produsen atau penyebar hoaks. Mereka musuh kemanusiaan, tak layak diberi ampun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved