Mewaspadai Pelonggaran Mudik

PERJUANGAN panjang dan melelahkan menghadapi pandemi covid-19 belum juga menunjukkan situasi akan berakhir. Meskipun tidak sekencang awal tahun, penambahan kasus covid-19 masih di atas 6.000 kasus per hari dengan kasus kematian di Indonesia menembus 39.142.

Kondisi yang masih mengharuskan bangsa ini tidak boleh longgar dalam kebijakan penegakan protokol kesehatan. Situasi yang tetap menuntut upaya pencegahan masif meskipun proses vaksinasi sudah lebih dari dua bulan berjalan.

Akan tetapi, statistik yang mencemaskan tersebut tampaknya tidak cukup membuat pemerintah khawatir untuk melonggarkan pergerakan masyarakat pada saat Lebaran tahun ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa tidak ada larangan mudik.

Alasannya, ada pertimbangan kesehatan dan pertimbangan ekonomi. Pertama, pemerintah memandang timbulnya rasa percaya diri masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi covid-19 sebelum pergi mudik, serta pertimbangan ekonomi terkait kebijakan pemberian insentif pajak pembelian barang mewah atau PPnBM terhadap kendaraan roda empat.

Vaksinasi memang telah berjalan, tetapi masih lamban. Vaksinasi hingga kemarin mencapai 4.838.752 orang.

Dengan kemampuan 400 ribu dosis per hari, hingga menjelang Lebaran vaksinasi baru akan menjangkau sekitar 15 juta penduduk. Belum sampai 10% dari target untuk mencapai kekebalan kolektif 181 juta penduduk.

Alasan kebijakan penghapusan PPnBM bagi kendaraan juga kontraproduktif dengan tidak melarang mudik demi menggenjot penjualan kendaraan tapi tidak mempertimbangkan risiko atas ancaman kesehatan masyarakat.

Yang jelas, pernyataan Menhub ini langsung memantik kontroversi. Pihak yang mendukung berharap pemerintah memperketat pengawasan protokol kesehatan mulai dari tempat keberangkatan, selama perjalanan, sampai di tempat kedatangan.

Sebaliknya, mereka yang menolak menganggap bahwa penularan covid-19 masih tinggi sehingga kebijakan untuk tidak melarang mudik akan memperburuk keadaan. Pasalnya, setiap seusai libur panjang kurva penularan covid-19 me nanjak tajam.

Memang Satgas Penanganan Covid-19 melalui juru bicaranya, Wiku Adisasmito, menegaskan bahwa kebijakan mudik belum fi nal, perlu pembahasan lintas kementerian.

Namun, yang jelas, kita tidak ingin pernyataan Menhub ini ditangkap masyarakat sebagai euforia yang justru menurunkan kewaspadaan melawan covid-19.

Memang sebaiknya kebijakan soal mudik ini harus dipertimbangkan dengan baik. Tradisi mudik bisa berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain yang berpotensi meningkatkan laju penularan covid-19.

Belum lagi sebelum Lebaran masyarakat muslim akan memasuki Ramadan, yang membuat aktivitas ibadah warga secara berjemaah akan makin intensif. Jangan sampai narasi-narasi pelonggaran prokes dari pejabat malah ditangkap sebagai sinyal euforia.

Ketika kasus covid-19 saat ini secara nasional punya tren menurun, jangan sampai kebijakan pelonggaran mudik libur Lebaran membuat kasus kembali meroket. Menafi kan seluruh perjuangan dan pengorbanan bangsa ini dalam setahun ke belakang.

Eloknya, boleh-tidaknya mudik tahun ini diputuskan lintas kementerian dengan melibatkan Satgas Covid-19 dan kepala daerah. Sekalipun mudik tidak dilarang, pemerintah berkewajiban untuk tetap menganjurkan agar masyarakat tidak melakukannya.