Ganjalan Demokrasi

DEMOKRASI sesungguhnya sebuah sistem yang berada di batas tipis idealisme dan omong kosong. Demokrasi butuh banyak penyangga sehingga ia bisa benar-benar menjadi atap yang menaungi kepentingan rakyat. 

Sejak zaman bangsa pencetus demokrasi, yakni Yunani Kuno, salah satu tiang penting demokrasi itu ialah politik. Mereka mewujudkan politik itu dalam faksi-faksi dan kemudian oleh bangsa modern dikembangkan lagi menjadi partai politik (parpol).

Dari situ pula jelaslah jika esensi politik ataupun parpol sesungguhnya untuk menghidupkan demokrasi. Namun, nyatanya dalam dinamika politik di Indonesia sekarang ini kita disuguhi sesuatu yang berkebalikan dari konsep ideal itu.

Alih-alih menjadi roda demokrasi, parpol justru sangat berpotensi menjadi ganjalan pengembangan demokrasi. Hal itu terjadi ketika parpol sibuk dengan konflik internal.

Contoh yang terjadi saat ini ialah konflik internal Partai Hanura yang sudah berbuntut rencana tuntutan hukum. Contoh lain ialah gejolak internal di PAN dan sebelumnya PPP.

Memang konflik internal parpol bukan hal baru di politik kita. Namun, tetap saja tidak boleh jadi permakluman. 

Parpol yang terus terjebak dalam konflik internal panjang hanya memproduksi kesia-siaan bagi rakyat. Alih-alih menjalankan fungsinya untuk menangkap aspirasi rakyat dan memperjuangkannya lewat kader-kader mereka, parpol itu justru sibuk dengan urusan rumah tangga sendiri. 

Memang kita dapat pula mengatakan kerugian terbesar justru pada parpol itu sendiri. Mereka akan kehilangan suara dari rakyat kita yang telah semakin pintar. Di Pileg 2019, Hanura pun merasakan pahitnya. Mereka nihil kursi di Senayan.

Di sisi lain, sebagaimana telah dikemukakan profesor politik dari LIPI, Siti Zuhro, salah satu penyebab maraknya konflik internal parpol ialah pelembagaan mereka yang lemah. Pernyataan itu memang tidak hanya memberi kita refleksi tajam, tetapi juga jernih ke akar konflik.

Sebagaimana yang sudah ada dalam teori, pelembagaan parpol bukan hanya soal legitimasi, melainkan juga koherensi dan akar mereka kepada rakyat. Memang kita tidak juga naif perihal lahirnya partai-partai sebagai kendaran politik sang pendiri. Namun, jika tujuan itu tidak bisa memanjangkan tangannya pada kepentingan rakyat, tidak aneh kalau batu sandungan selalu ada.

Apabila sudah demikian, sebenarnya memalukan bila para pengurus parpol tersebut masih berambisi menjadi wakil rakyat. Ketimbang bicara demokrasi, ada baiknya mereka belajar berorganisasi dahulu.

Namun, sebagai negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, perhatian kita tentunya bukan pada apesnya satu atau dua partai. Yang patut kita cemaskan ialah hilangnya kepercayaan rakyat kepada parpol di masa depan.

Berbagai permasalahan ataupun kesalahan yang dibuat parpol bisa menggerus kepercayaan rakyat kepada  organisasi itu maupun lebih luasnya terhadap politik. Tanpa partisipasi rakyat, demokrasi bisa mandek dan berujung pada lahirnya pemerintahan yang tidak akuntabel.

Oleh karena itu, konflik internal parpol patut menjadi pelajaran semua pemangku kepentingan politik kita. Konflik-konflik tersebut harus tuntas cepat demi demokrasi yang bukan omong kosong.