Memadamkan Provokasi

SANGAT lazim bila semakin dekat hari pemungutan suara, atmosfer kompetisi dalam rangkaian Pemilu 2019 pun berangsur kian memanas. Yang tidak lazim ialah bila hawa yang sudah panas itu malah dibakar dengan perilaku-perilaku kotor, seperti provokasi, intimidasi, serta kian masifnya penyebaran hoaks dan kebohongan.

Panasnya suasana politik hari-hari ini mestinya dinikmati sebagai suatu dinamika demokrasi yang sewajarnya. Kompetisi yang sengit tentu akan lebih asyik dinikmati dan lebih punya daya tarik ketimbang kompetisi yang hambar dan datar. Akan tetapi, bukan pula berarti kita menginginkan kompetisi yang brutal.

Dalam konteks ini, sungguh tidak elok bila ada pihak yang justru memanas-manasi, mengompori sehingga seolah-olah hanya kecurangan yang bisa menggagalkan kemenangan mereka. Lebih parah lagi, isu people power pun dibawa-bawa sebagai ancaman dan patut diduga diarahkan untuk mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilu.

Potensi kebrutalan akan lebih menyeruak bila upaya-upaya intimidasi, pengadangan, penolakan terhadap calon presiden, calon wakil presiden, atau calon legislatif tertentu, dibiarkan tanpa tindakan. Perilaku-perilaku seperti itu sesungguhnya tak hanya akan membuat buram wajah demokrasi, tapi juga bertentangan dengan peradaban.

Ada paradoks yang harus diakui tengah terjadi di alam demokrasi negeri ini. Ketika tingkat kedewasaan berpolitik masyarakat disebut kian meningkat dan ikhtiar untuk itu terus dilakukan, pada saat yang sama justru kaum elite kerap menampakkan perilaku atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan kekerdilan demokrasi.

Padahal, salah satu ciri demokrasi yang dewasa ialah selalu memandang serta menyelesaikan perbedaan, perselisihan, maupun persoalan dengan cara beradab. Ada saluran resminya, yakni melalui regulasi yang mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Lalu, bagaimana mungkin seseorang menyebut dirinya demokrat bila justru gemar menawarkan cara-cara jalanan sebagai solusi persoalan demokrasi? Bukankah itu malah lebih mirip dengan gaya premanisme?

Ciri lain kematangan demokrasi ialah sportivitas alias kesiapan untuk menang ataupun kalah. Provokasi dan ketidakpercayaan dini terhadap kenetralan lembaga penyelenggara pemilu patut diduga ialah bentuk lain dari ketidaksiapan untuk menerima kekalahan. Karena gagap menerima kalah, mereka menebar tudingan macam-macam. Amat mungkin, yang seperti ini sebetulnya juga tidak siap untuk menang.

Setiap pemilu, terlebih lagi pilpres, selalu akan ada momentum baik bagi bangsa ini untuk mengupayakan kemajuan dan perubahan yang lebih baik. Pemilu kali ini pun begitu. Pemilu ialah kontestasi untuk memilih pemimpin mumpuni demi memuliakan bangsa ini. Bukan semata ajang mencari pemenang dan menyingkirkan yang kalah. Karena itu, sifat kesatria menjadi penting, yang menang tak harus jemawa, yang kalah tak perlu marah.

Karena itu, kita berpesan kepada semua pihak, baik elite, kontestan, maupun simpatisan pemilu, hentikanlah segala macam provokasi, ancam-mengancam, dan tindakan kekerasan lain. Sesungguhnya itu tak akan membuat demokrasi di Republik ini menjadi lebih baik, malah mundur beberapa langkah.

Pemimpin yang baik hanya akan dihasilkan melalui proses yang baik dan akuntabel. Tak mungkin kita punya pemimpin hebat, pemimpin jujur, dan pemimpin berintegritas kalau cara yang dipilih untuk menghasilkannya ialah cara-cara yang kotor.