Meniadakan Kerawanan Pemilu

PELAKSANAAN pemilihan umum baik itu pemilihan anggota legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) merupakan salah satu cermin dari kedaulatan rakyat. 

Jika pemilu terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, adil (jurdil), aman, dan lancar, dapat dikatakan kedaulatan rakyat terselenggara dan terjaga.

Sebaliknya, jika pemilu berlangsung tidak luber, jurdil, aman, dan lancar, patut dikatakan serta dikategorikan bahwa kedaulatan rakyat berada dalam keadaan terganggu dan bahkan terancam.

Dalam menilai pelaksanaan Pemilu 2019, baik pilpres maupun pileg yang pemungutan suaranya dijadwalkan berlangsung 17 April mendatang, prinsip dan semangat luber dan jurdil dapat kita terapkan.

Semangat ini penting kita tekankan mengingat pelaksanaan pemilu sudah semakin mendekat. Jadwal pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu yang berlangsung secara serentak itu tinggal 25 hari lagi.

Di lain sisi, bersamaan dengan semakin mendekatnya waktu pemungutan suara, tingkat keamanan dan kerawanan dilaporkan juga belum sepenuhnya dapat dinihilkan. Dalam rapat koordinasi (rakor) kesiapan pengamanan tahapan masa rapat 

umum/kampanye serta tahapan penghitungan suara di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/3), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, misalnya, mengungkapkan masih adanya ancaman dan gangguan jelang kampanye rapat umum terbuka hingga saat hari pencoblosan.

Dilihat dari indeks kerawanan pemilu yang diukur Polri maupun Bawaslu, dalam kesempatan itu dikatakan pula bahwa kerawanan masih ditemukan di sejumlah daerah. 

Paralel dengan temuan yang diungkapkan Kemenko Polhukam, Gubernur Lemhannas Agus Widjojo menyatakan, meskipun tingkat kerawanan Pilpres 2019 secara umum masih berada dalam keadaan normal, dipaparkan bahwa kondisi ketahanan sosial-budaya berada dalam keadaan kurang tangguh. Artinya, dinamika sosial dapat dengan cepat menggoyahkan stabilitas.

Wilayah yang masuk kategori seperti itu, menurut temuan Lemhannas, antara lain Jawa Barat dan Kalimantan Utara. Adapun Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Selatan, dan Papua berada dalam status diwaspadai.

Bukan hanya di daerah, sejatinya, potensi kerawanan juga muncul dari maraknya peredaran berita palsu alias hoaks di media sosial. Semakin mendekati pelaksanaan pemilu, kita cermati, peredaran hoaks juga semakin marak.

Berbagai bentuk kerawanan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu itu, jika dibiarkan, tentu akan mengancam pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil, aman, dan lancar.

Menjadi tugas dan tanggung jawab aparat keamanan dan penyelenggara pemilu di daerah untuk mengenali dan menetralisasi kerawanan yang teridentifikasi. Kita memercayakan sepenuhnya penanganan dan pemulihan kondisi rawan yang dilaporkan dalam rakor pengamanan pemilu itu kepada aparat keamanan.

Pengganggu pemilu adalah perusak kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, mereka harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kaitan dengan pemberantasan hoaks, kita mempersilakan Menko Polhukam Wiranto untuk mengkaji gagasan menjerat pelaku hoaks dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, kita mendorong agar hal itu ditelaah terlebih dahulu secara mendalam dan bijak.

Hoaks memang harus diberantas tanpa pandang bulu siapa pun dan di pihak  mana pun pelakunya. Namun, ia tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara  represif sehingga membuat kebebasan bersikap dan menyatakan pendapat  dikorbankan.