Tolak Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

PEMILU 2019 tinggal sebulan lagi memasuki babak puncak, yakni pemungutan suara, pada 17 April mendatang. Untuk daerah pemilihan luar negeri, proses pemungutan suara bahkan telah dimulai. 

Para pemegang hak suara yang memiliki izin tinggal di negara yang bersangkutan secara bertahap mendapatkan kiriman surat suara.

Hampir seluruh energi juru kampanye dan simpatisan terarah ke pilpres yang menampilkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mereka ialah pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Konten bohong dan hasutan pun berseliweran. Tidak hanya menyerang pasangan calon, isu-isu bohong itu juga ditujukan kepada penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Serangan terhadap KPU dan Bawaslu ini cukup mengkhawatirkan karena menggaungkan narasi ketidakpercayaan terhadap kinerja kedua lembaga. Survei terbaru SMRC menyebut 25% pendukung paslon nomor urut 02 tidak percaya KPU netral. Bila dihitung keseluruhan responden baik pendukung 01 maupun 02, mereka tercatat sebanyak 13%.  

Ketidakpercayaan antara lain terbangun dari kabar-kabar bohong (hoaks) yang ditiupkan. Ada berita bohong yang menyatakan telah ditemukan tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok. Faktanya, ketika itu surat suara bahkan belum dicetak.

Tidak lama kemudian, datang kembali hoaks tentang surat suara tercoblos. Kali ini di Medan, Sumatra Utara. Video keributan di masa pilkada Tapanuli, Sumut, pada 2018 tersebut dikemas seakan-akan terkait dengan protes surat suara pilpres tercoblos di KPU Medan.  

Isu-isu yang menyerang KPU dan Bawaslu bisa dikatakan seluruhnya datang dari salah satu kubu. Entah kebetulan atau tidak, serangan isu itu seiring dengan elektabilitas kubu tersebut yang cederung kian melemah dalam berbagai survei.

Harus tegas dikatakan bahwa makin kuatnya upaya membangun persepsi publik untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu merupakan bentuk ketakutan pihak tertentu yang tidak siap bertanding dan takut kalah dalam pemilu. 

Narasi-narasi kecurangan yang diembuskan tanpa fakta itu merupakan cermin sikap tidak siap menerima kekalahan. Jika mereka kalah, penyelenggara pemilu yang dibelah.

KPU ialah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pemilu, menurut konstitusi, diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 

Kemandirian yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, ialah kemandirian yang tidak memihak kepada partai politik atau pasangan calon presiden mana pun.

Sejauh ini, penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu sudah memperlihatkan kemandirian yang dimaksud konstitusi. Keduanya mengambil jarak yang sama terhadap semua kontestan, baik itu partai politik maupun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Penyelenggara pemilu tetap tekun merawat sikap mandiri, imparsial, tidak berpihak kepada para peserta pemilu, bekerja secara transparan, punya kapasitas, profesional, dan berintegritas. Tidaklah elok membangun narasi-narasi hoaks yang hanya bertujuan meruntuhkan wibawa penyelenggara pemilu.

Hoaks yang dimunculkan secara sistematis hanya bertujuan mendelegitimasi KPU dan Bawaslu. Tujuannya membuat hasil pemilu tidak dipercaya. 

Kita berharap KPU dan Bawaslu terus meneguhkan kepercayaan publik, antara lain dengan aktif mengklarifikasi sekaligus responsif terhadap kritik yang disertai bukti dan langsung melakukan perbaikan. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan bagi para pecundang menuding hasil pemilu tidak sah.