Prioritas Keselamatan Penumpang

JAMINAN keselamatan pada transportasi publik ialah syarat mutlak. Tidak ada toleransi soal itu. Negara harus memastikan keselamatan hanya memiliki standar tunggal agar tak tercipta ruang-ruang negosiasi atau bahkan tawar-menawar terkait dengan keselamatan.

Dalam perspektif itulah kita meyakini bahwa keputusan pemerintah melarang terbang pesawat Boeing 737 Max 8 di wilayah Indonesia ialah langkah tepat. Keputusan itu merupakan reaksi dari dua kecelakaan pesawat Boeing 737 Max 8 dengan sebab teknis yang hampir sama dalam kurun waktu yang tak terlalu lama. Salah satunya terjadi di Indonesia.

Pada Oktober 2018 lalu, Boeing 737 Max 8 milik Lion Air dengan nomor registrasi PK-LQP jatuh di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Pesawat itu menghunjam perairan Karawang setelah 13 menit terbang dari Jakarta. Baru-baru ini, Minggu (10/3), pesawat sejenis milik Ethiopian Airlines jatuh hanya 6 menit setelah lepas landas dari Addis Ababa.

Sangat mungkin perusahaan yang memiliki armada Boeing 737 Max 8 bakal menggerutu dengan pelarangan itu. Suka tidak suka, keputusan itu akan berdampak besar pada maskapai tersebut, utamanya dari penurunan jumlah penumpang.

Namun, bagaimanapun dalam industri penerbangan, faktor keamanan dan keselamatan harus menjadi sesuatu yang prioritas. Ibarat kata, jangan berbisnis di sektor ini kalau perusahaan tidak mau peka akan keamanan pesawatnya. Meski pahit, jauh lebih baik mengambil tindakan pencegahan ketimbang membiarkan karena pembiaran sejatinya merupakan awal langkah kita menggadaikan keselamatan.

Prinsip safety must always come first sesungguhnya bukan monopoli angkutan udara. Industri transportasi darat dan laut pun mestinya menerapkan prinsip yang sama. Keselamatan penumpang ialah jaminan absolut yang mesti mereka berikan. Inovasi apa pun harus dilakukan dengan tetap menempatkan keamanan dan keselamatan pada derajat teratas.

Sangat kebetulan, pada hari yang sama dengan jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines, di dalam negeri kita juga dikejutkan dengan anjloknya kereta komuter Jabodetabek di daerah Kebon Pedes, Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, tetapi tetap saja itu mengindikasikan ada faktor-faktor terkait dengan keselamatan yang terabaikan.

Dua kejadian itu semestinya menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara transportasi umum lain agar jangan sekali-kali meremehkan keselamatan. "Jika terjadi apa-apa (dengan keselamatan), habis mereka," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin.

Termasuk yang sangat kita wanti-wanti ialah moda transportasi yang baru dikembangkan di Indonesia, salah satunya mass rapid transit atau dibahasakan menjadi moda raya terpadu (MRT). Kemarin, bukan kebetulan, MRT mulai diuji untuk publik sebelum dibuka penuh secara komersial pada 23 Maret mendatang.

Mau tidak mau, sorotan mesti kita arahkan pada kesiapan sistem serta perangkat keselamatan moda yang baru akan dioperasikan di Ibu Kota tersebut. Apalagi kita tahu sebagian rel besi MRT di Jakarta itu akan mengular panjang di bawah tanah. Ini baru pertama kali diterapkan di negeri ini. Karena itu, sudah sepatutnya publik dapat diyakinkan bahwa teknologi standar keamanan dan keselamatannya sudah selevel dengan standar di Jepang, negeri yang kita adopsi teknologinya.

Sekali lagi, dalam konteks transportasi publik, keselamatan penumpang harus selalu dijadikan nomor satu. Bahkan mungkin mesti dianggap sebagai hal yang sakral agar tak ada pihak yang berani mengabaikannya. Konsistensi untuk mengimplementasikan standar prosedur keselamatan yang tinggi dan disiplin akan menjadi kunci maju-tidaknya industri transportasi di Tanah Air.