Teroris Demokrasi

SEIRING dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 17 April mendatang semakin besar pula rintangan yang menghadang. Kualitas perhelatan akbar demokrasi itu betul-betul dipertaruhkan dalam menghadapi sepak terjang sebagian pihak yang benar-benar di luar keadaban.

Sebagai kontestasi, pilpres semestinya disemarakkan dengan perlombaan gagasan, pertarungan ide, dan adu visi-misi. Namun, faktanya, kampanye sebagai bagian penting pilpres yang sudah berlangsung lebih dari tiga bulan justru disesaki dengan sensasi dan kontroversi.

Sejak start pada 23 September silam, kampanye sarat dengan berita bohong alias hoaks, ujaran kebencian, retorika-retorika pesimisme, dan narasi-narasi penyesatan. Strategi seperti itu bertebaran setiap saat dan celakanya bukan mereda, melainkan malah kian menggila.

Kasus teranyar yang terjadi ialah mencuatnya hoaks perihal penemuan tujuh kontainer berisi kertas suara yang sudah dicoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dalam berita bohong yang diviralkan di media sosial itu disebutkan, puluhan juta kertas suara itu didatangkan dari Tiongkok.

Tak pelak, berita sesat itu menghebohkan khalayak sekaligus membuat sibuk aparat. Jajaran Komisi Pemilihan Umum, Polri, hingga aparat Bea dan Cukai pun sigap bertindak untuk kemudian memastikan kabar tersebut tidak betul alias hoaks.

Menurut KPU, mustahil ada puluhan juta surat suara yang sudah dicoblos karena surat suara untuk Pemilu 2019 saja belum dicetak. Ia masih dalam proses tender dan baru selesai diproduksi pada 17 Maret nanti.

Namun, bagi para pembuat dan penebar hoaks, kewarasan dan nalar yang sehat memang telah menjadi barang langka. Bagi mereka, yang penting berita bohong tersebar, yang penting rakyat terhasut.

Hoaks penemuan puluhan juta surat suara yang telah dicoblos jelas bukan masalah ecek-ecek. Ia serius, sangat serius, karena sasaran yang dituju pelaku tak lagi sekadar rival mereka dalam kontestasi, tetapi sudah dalam taraf untuk mendelegitimasi kontestasi itu sendiri.

Sangat mudah dibaca, penyebaran berita penemuan puluhan juta surat suara yang sudah dicoblos dimaksudkan untuk memberikan kesan kepada publik bahwa pilpres sarat dengan kecurangan. Ia pun bisa jadi tak bersifat parsial, tetapi menjadi bagian dari upaya sistematis untuk mendiskreditkan penyelenggara pemilu.

Bukan kali ini saja gerakan untuk menegasikan proses pilpres yang jujur dan adil dilakukan. Belum lama ini, misalnya, penggunaan kotak kardus sebagai wadah kertas suara juga dipersoalkan salah satu kubu. Dalihnya ia rawan kecurangan. Padahal, perangkat yang diusulkan KPU itu sudah disetujui DPR, termasuk oleh mereka yang mempersoalkannya.

Terang bahwa tak cuma untuk menyerang lawan, kini hoaks kian intensif diarahkan untuk mendelegitimasi proses pilpres. Mereka, para pelaku, mungkin telah merasa akan kalah sehingga perlu menyiapkan alasan bahwa kekalahan itu akibat pilpres berlangsung sarat kecurangan. Jika terus dilakukan, cara bertarung seperti itu amatlah membahayakan karena bisa memicu kekisruhan di akhir perhelatan.

Pembuatan dan penyebaran kabar sesat soal penemuan puluhan juta surat suara yang sudah dicoblos ialah kejahatan tingkat tinggi dalam kontestasi. Mereka bukan lagi sekadar kriminal di media sosial, bukan pula sebatas pelanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan telah wewujud serupa teroris penghancur demokrasi.

Oleh karena itu, kita sepakat dengan para pihak seperti KPU dan Kemendagri yang meminta Polri mengusut dan menindak para pelaku, siapa pun dia. Kita juga mendukung janji Polri untuk 'menyelesaikan' mereka.

Pemilu serentak 2019 ialah pertaruhan masa depan bangsa sekaligus uji eksistensi demokrasi di negeri ini. Tiada tempat, juga tak ada maaf, bagi mereka yang hendak mengacaukannya karena sesungguhnya mereka itu teroris demokrasi yang harus dilawan.