Penerimaan Tembus Target

MEMANG tidak salah jika Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat menyambut 2019 dengan penuh optimisme. Ajakan itu bukan sekadar ucapan manis, apalagi harapan kosong.

Salah satu faktor optimisme dalam kemandirian ekonomi telah dicapai. Hal itu berkat penerimaan negara 2018 yang mencapai 100% dari target APBN 2018 atau Rp1.894,72 triliun.

Capaian itu merupakan yang pertama kali dalam sejarah APBN. Kali pertama pula Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN perubahan.

Dengan penerimaan yang mencapai 100% APBN, potensi tambahan utang juga dapat dihindari. Jika capaian yang amat baik itu dapat dilanjutkan, defisit anggaran dapat terus dikurangi dan bahkan bisa benar-benar dihilangkan. Dalam kondisi itulah kemandirian ekonomi tercapai karena kita tidak perlu lagi berutang.

Inilah optimisme yang dihasilkan dari kerja nyata pemerintah. Kerja itu pun jelas bukan jalan singkat.

Seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sumber penerimaan negara itu ialah perpajakan, yaitu pajak dan bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Poin pertama, yakni pajak merupakan darah utama anggaran, selalu jadi tantangan dari pemerintahan ke pemerintahan.

Sebab itu pula, sejak awal pemerintahannya, Presiden Jokowi membuat program besar tax amnesty untuk menggenjot penerimaan pajak. Program tax amnesty yang berakhir pada 31 Maret 2017 mencatat deklarasi harta para wajib pajak dengan total Rp4.855 triliun.

Dengan merujuk pada surat pernyataan harta (SPH) yang dideklarasikan para wajib pajak, ada Rp3.676 triliun di dalam negeri dan Rp1.031 triliun di luar negeri yang dilaporkan ke pemerintah. Hasil penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp147 triliun.

Hasilnya, kontribusi penerimaam pajak meningkat. Pada 2014 itu mampu menyumbang 74% ke penerimaan negara dan pada 2018 mencapai 82,5%. 

Tax amnesty di Indonesia pun dinilai sangat sukses oleh dunia internasional, bahkan menjadi salah satu program pengampunan pajak paling berhasil di dunia. Itulah buah dari tuntasnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 

Tidak hanya itu, pemerintah bersama DPR juga merevisi UU Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) sehingga penerimaan dari sektor tersebut dapat ditingkatkan.

Kinerja baik pemerintah juga dibuktikan dengan inflasi sepanjang 2018 yang lebih rendah daripada di 2017. BPS mencatat inflasi 2018 sebesar 3,13%, sementara tahun sebelumnya mencapai 3,61%. Secara umum, akumulasi inflasi 2018 cukup baik karena berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah, yakni 3,5%.

Inflasi rendah itu juga sebuah prestasi sebab kondisi perekonomian global saat ini penuh gejolak. Akibatnya berbagai negara, bahkan negara maju, pun menghadapi inflasi yang tidak sepele. 

Di sisi lain, keberhasilan di penerimaan negara dan inflasi tidak serta-merta menuntaskan pekerjaan rumah bidang ekonomi. Kini saatnya pemerintah juga menggenjot perbaikan neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

Kinerja ekspor yang melambat dapat mengakibatkan defisit transaksi berjalan melebar. Akibatnya rupiah dapat terancam pelemahan.

Optimisme yang telah dihidupkan pemerintah di penghujung 2018 patut dijaga dengan neraca perdagangan yang kembali surplus dan defisit transaksi berjalan menyempit. Penerimaan negara yang tembus target itu menjadi modal membangun kemandirian ekonomi.