Cerdas Berkawan Bencana

BANGSA yang berkawan bencana. Sebutan itu belum menjadi karakter, melainkan masih pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.

Setidaknya sudah sejak tsunami dahsyat pada 2004 negara ini disentil pentingnya sistem ketahanan bencana. Geografis yang berada di tumbukan tiga lempeng utama benua dan di tengah cincin api Pasifik memang membuat Indonesia demikian unik.

Tiada negara lain memiliki eksotisme sekaya kita dan tiada pula yang berada di atas tanah serapuh kita. Karena itu, inilah rumah yang cantik, tetapi bisa mengamuk hebat.

Sayangnya, sentilan tsunami Aceh belum membangkitkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem ketahanan bencana tersebut. Contoh kecilnya ada pada kesiapan teknologi.

Sebanyak 22 alat deteksi dini tsunami yang dimiliki Indonesia merupakan hibah dari berbagai negara. Mirisnya, merawat pemberian itu pun tidak dilakukan sehingga pada 2012 sudah tidak ada lagi  buoy yang berfungsi akibat rusak. Kini, pendeteksian tsunami hanya mengandalkan pemodelan komputer.

Belum lagi, bicara ketahanan bencana dari sisi sosial. Di tingkat pendidikan baik tinggi maupun dasar, begitu pula di masyarakat baik berpendapatan tinggi maupun rendah, tidak ada sosialisasi kesiapan bencana yang tersistem. Sebab itu, dalam bencana di tempat terpencil maupun di kota, jumlah korban makin besar karena kegamangan penyelamatan diri.

Itu sebabnya, negara-negara yang unggul dalam tanggap bencana mempersiapkan diri dengan baik keduanya, teknologi maupun sosial. Jepang, misalnya. Sistem ketahanan bencana ada dalam infrastruktur bangunan dan diri tiap manusianya.

Bahkan, pengetahuan penyelamatan diri dibuat sedemikian detail hingga adanya aturan keharusan memakai sepatu dan memiliki ransel perbekalan di tempat yang mudah dijangkau. Aturan itu ialah wujud paling awal dan paling sederhana dari bentuk penyelamatan diri sendiri.

Orang tidak diajari untuk menunggu bantuan, tetapi ditanami pemahaman untuk membantu diri sendiri. Aturan itu diajarkan sejak kanak-kanak dan menjadi bagian dari kurikulum.

Itulah jalan panjang ketanggapan bencana yang kini juga hendak diterapkan Presiden Jokowi. Presiden bukan hanya menyiapkan perpres terpadu untuk menghadapi bencana, melainkan juga menginstruksikan agar pendidikan kebencanaan dimasukkan ke kurikulum.
Perpres terpadu itu akan menciptakan koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nantinya BMKG, Basarnas, dan BNPB akan bekerja di bawah sistem koordinasi tersebut.

Di samping itu, tentunya pemerintah tetap wajib memperbaiki kesiapan baik teknologi maupun fasilitan kebencanaan. Kita bahkan tidak cukup lagi bicara buoy deteksi tsunami, tetapi juga deteksi longsoran baik di gunung berapi maupun wilayah perbukitan.

Tidak berhenti di situ, solusi jangka panjang ketahanan bencana juga harus memasukkan penertiban alih fungsi dan tata guna lahan. Sebagaimana terlihat dari tsunami di Banten, tata guna lahan industri pariwisata yang tidak berdasarkan kesadaran bencana membuat pembangunan hotel dan penginapan sangat dekat dari bibir pantai. Keberadaan penginapan macam itu padahal sudah sangat mudah dikenali juga merusak lingkungan.

Sebab itu, langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang bertekad menertibkan keberadaan industri pariwisata agar sesuai dengan ketahanan bencana ialah langkah yang sangat tepat. Kita berharap langkah dan sikap pemerintah kali ini menjadi momentum awal akan bangsa yang cerdas mengakrabi bencana.