Kampanye Pemilu bukan Sinetron

KAMPANYE Pemilu 2019 sudah berjalan 83 hari sejak dicanangkan pada 23 September. Sejauh ini, kampanye cenderung lebih ramai dengan narasi sensasi daripada substansi, belum menjadi ajang penyampaian pesan yang substansial kepada publik berupa visi, misi, dan tawaran program kerja yang konkret.

Kompetisi politik, terutama untuk kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden, belum sepenuhnya menampilkan bangunan narasi kampanye yang kuat dengan data dan tawaran realistis. Gagasan-gagasan besar tentang kebangsaan malah ditenggelamkan oleh pencitraan dan sensasi ala sinetron.

Pencitraan dan sensasi memang sah-sah saja dalam politik. Akan tetapi, jangan pula dikemas dengan cara-cara manipulatif yang mengganggu kewarasan akal sehat publik. Politik manipulatif punya perspektif bahwa politik hanya sebagai alat meraih kekuasaan, menjauhkan dari esensi luhurnya sebagai upaya menyejahterakan rakyat.

Politik manipulatif itulah yang disesalkan Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Erick Thohir. Menurut dia, para konstituen yang berpartisipasi dalam pemilu harus disuguhi substansi pemilu. Mereka harus diberikan pilihan pemimpin terbaik yang bisa memajukan bangsa Indonesia.

Erick Thohir menyinggung drama yang disuguhkan kubu sebelah, dari hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet sampai kasus terbaru terkait dengan poster pengusiran Sandiaga Uno di Labuan Batu, Sumatra Utara.

Meski drama poster yang menjadi trending topic dengan tagar #SandiwaraUno ditampik kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai rekayasa pihak mereka, Erick Tohir tetap meminta agar dibedakan dengan tegas antara pemilu dan sinetron atau drama.

Terlepas dari kontroversi poster sinetron, seorang calon pemimpin mestinya memberikan pendidikan politik bermutu dan program-program yang mampu membawa perubahan kepada rakyat, bukan malah memanipulasi dengan aksi sandiwara.

Masih ada waktu yang cukup untuk menghadirkan kampanye bermutu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada empat metode kampanye yang sudah dilakukan, yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, dan pemasangan alat peraga di tempat umum.

Pada tahap kedua, yaitu pemasangan iklan kampanye pemilu di media cetak, media elektronik dan internet, serta rapat umum, dapat dilaksanakan selama 21 hari yang akan berakhir dengan dimulainya masa tenang.

Dalam waktu kampanye yang tersisa, elok nian bila kedua kubu mulai meninggalkan kampanye sensasi menuju substansi. Tim kampanye kedua kubu sebaiknya menyampaikan gagasan dan program secara konkret disertai data yang detail. Sampaikan pesan politik dengan konsep dan bahasa yang lebih membumi dan mudah dimengerti masyarakat.

Jangan biarkan politik, secara sengaja atau tidak sengaja, didegradasikan sebagai urusan picisan, yang sekadar perebutan kekuasaan. Jangan lagi menciptakan sinetron untuk membangun kesan dizalimi, playing victim, sebagai upaya memanipulasi rasa simpati rakyat.

Harus tegas dikatakan bahwa pilpres merupakan tonggak penting, sangat penting, dalam menentukan perjalanan bangsa lima tahun ke depan. Betapa pun kerasnya rivalitas dalam kompetisi politik, hendaknya dihindari aksi-aksi manipulatif yang bisa memecah belah rakyat. Kualitas dan karakter calon pemimpin tecermin dari cara berpolitiknya. Tentu bangsa ini tidak boleh diserahkan kepada tangan kandidat yang hanya mengedepankan nafsu berkuasa dengan menghalalkan segala cara.

Publik punya hak untuk menuntut agar kampanye diisi dengan hal yang bermutu, bukan isu yang bersifat sensasional atau gimik-gimik politik. Penyelenggara pemilu, baik itu Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu, dituntut untuk memastikan kampanye berjalan sesuai aturan, bukan kampanye ala sinetron.