Terdepan Membela Pancasila

SURVEI Kementerian Dalam Negeri yang menyelisik penyebab turunnya ketahanan nasional menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Sekitar seperlima pegawai negeri sipil mengaku menolak ideologi Pancasila. Jumlah itu jelas tidak sedikit. Apalagi, PNS boleh dibilang sebagai kepanjangan tangan negara.

Lebih jauh lagi, temuan Badan Intelijen Negara menunjukkan bahwa paham radikal hampir mencengkeram melalui masjid-masjid di lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN. Paham radikal tersebut menentang ideologi Pancasila dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Fakta ini tidak dimungkiri menimbulkan situasi yang dilematis. Di satu sisi, bila dibiarkan paham-paham tersebut berpotensi semakin menjalar dan merongrong NKRI. Di sisi lain, penindakan secara tegas justru bisa diputarbalikkan sebagai bentuk permusuhan pemerintah terhadap pengamalan agama, dalam hal ini agama Islam.

Sulit bagi pemerintah untuk melangkah. Isu yang menuding pemerintah bersikap anti-Islam malah sudah disebar dan semakin kuat dihembuskan. Sedikit demi sedikit, masyarakat terhasut dan mengikuti alur yang dibuat para pencetus radikalisme.

Di sini diperlukan peran ormas-ormas Islam yang memiliki akar kuat dalam menerapkan paham kebangsaan yang berideologikan Pancasila. Ormas-ormas yang tentunya bukan baru-baru saja berdiri, melainkan yang sudah mengiringi perjuangan pendirian NKRI.

Salah satu ormas tersebut adalah Muhammadiyah yang baru saja memperingati milad ke-106. Tahun ini, Muhammadiyah menyerukan ta’awun untuk negeri. Ta’awun atau tolong menolong mencerminkan ukhuwah alias kebersamaan dan semangat persaudaraan yang sangat dianjurkan bahkan diwajibkan dalam Islam.

Tolong menolong juga bagian dari wujud persatuan bangsa yang ditegaskan dalam sila ketiga Pancasila. Ta’awun merefleksikan semangat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam ta’awun pun terkandung upaya mencapai cita-cita sebagaimana disebut di sila kelima Pancasila.

Seruan ta’awun bagi negeri menyiratkan pesan mendasar bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan ideologi Pancasila. Sebelumnya, melalui Muktamar 2015, Muhammadiyah menguatkan konsep negara Pancasila sebagai darul ahdi wal-syahadah. Maknanya, NKRI diakui sebagai kesepakatan seluruh elemen bangsa dengan berbagai suku bangsa, bahasa, agama.

Masih banyak persoalan negeri yang harus diselesaikan dan tidak akan teratasi di tengah perpecahan. Dengan keberagaman di banyak segi kehidupan, Pancasila senantiasa menjadi tumpuan perekat sejak republik ini berdiri. Ketika rongrongan datang, ormas-ormas Islam selalu menempatkan diri sebagai benteng Pancasila.

Kini rongrongan datang dari para penyebar radikalisme yang memanfaatkan kegamangan dalam mengharmoniskan pengamalan ajaran agama dengan kehidupan ber-NKRI. Kita berharap Muhamadiyah bersama ormas-ormas keagamaan lainnya kembali berada di garis terdepan membela ideologi Pancasila.