Menagih Janji Anies-Sandi

JANJI ialah utang. Siapa pun yang mengucap janji sama artinya ia telah berutang. Menjadi kewajiban si pembuat janji untuk membayar atau melunasi utang atau janji-janji, apa pun bentuknya, di mana pun, kepada siapa pun, dan kapan pun janji itu dibuat. Bila tidak memenuhi janji itu, pembuat janji termasuk golongan orang-orang yang ingkar.

Konsekuensinya, kredibilitas dan integritas orang tersebut dipastikan akan jatuh di mata orang atau pihak yang dijanjikan. Adagium itu berlaku untuk siapa pun dan di bidang apa pun, termasuk di bidang politik, misalnya janji kampanye politikus kepada konstituen atau calon pemilih.

Janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 bukan pengecualian dari adagium tersebut. Anies-Sandi yang terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tentu berkewajiban memenuhi janji tersebut kepada warga DKI Jakarta, baik yang memilih maupun yang tidak memilih mereka berdua pada salah satu kontes pemilihan pemimpin daerah paling panas dalam sejarah pilkada di Tanah Air.

Selasa (16/10) lalu, genap satu tahun sudah Anies-Sandi memimpin DKI Jakarta. Sangatlah wajar jika warga DKI Jakarta menagih janji-janji yang disampaikan Anies-Sandi dalam kampanye.

Sebanyak 23 janji diucapkan pasangan itu kepada warga DKI. Tentu jamak bila publik mulai menagih janji-janji itu. Di antara janji yang mudah diingat publik itu, antara lain, menjalankan program rumah dengan DP nol rupiah dan program kewirausahaan OK OCE (One Kecamatan One Center for Enterpreneur).

Masih ada janji lainnya, seperti memperluas manfaat kartu Jakarta pintar dalam bentuk kartu Jakarta pintar plus untuk semua anak usia sekolah, menutup tempat hiburan Alexis, memberlakukan program transportasi terintegrasi dengan biaya serba-Rp5.000, menghentikan penggusuran di DKI, dan menyetop reklamasi.

Ironisnya, kini publik hanya bisa menagih janji itu kepada Anies. Sandi, yang belum genap satu tahun menduduki jabatan wagub, pada 27 Agustus 2018 meninggalkan posisi itu dan masuk ke bursa Pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2019.

Anies yang ditinggalkan Sandi, dengan posisi wagub yang masih kosong hampir dua bulan seusai Sandi mengundurkan diri, terlihat mulai kerepotan dengan janji-janji yang mereka ucapkan saat kampanye.

Karena kesulitan memenuhi janji program transportasi OK Otrip, misalnya, Anies bermanuver dengan mengubah nama program itu menjadi Jak Lingko.

Anies juga mulai mengakui bahwa salah satu program unggulannya, program rumah DP nol rupiah, tidak berjalan baik dan tidak mudah diwujudkan karena pelik.

Di bidang penyerapan anggaran, pencapaian Anies jauh di bawah raihan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dua bulan sebelum tutup tahun 2018, serapan anggaran Gubernur Anies baru mencapai sekitar 49%. Padahal, dalam kampanye Anies-Sandi mengkritik serapan anggaran di era Ahok yang pada 2016 tercatat mencapai 82%.

Publik tentu menunggu sekaligus menagih janji-janji kampanye setahun Anies memimpin DKI.

Kita pun mendorong dan ikut pula menagih janji-janji yang mereka ucapkan. Kita mendesak Anies memenuhi seluruh janji Anies-Sandi semasa kampanye meskipun Anies tidak lagi didampingi Sandi sebagai wagub.

Publik selalu mengingat dan mencatat janji-janji para politikus. Publik pun mengerti benar mana pemimpin yang komit dan memenuhi janji-janji kampanye serta mana pemimpin yang hanya menjadikan janji kampanye sebagai alat untuk meraih kedudukan dan kekuasaan.