Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BANGSA ini tampaknya sedang dalam situasi darurat hoaks. Gempuran informasi bohong sudah dalam taraf mencemaskan karena serangannya tak mengenal dan tak memedulikan apa pun. Semua dihajar, bahkan bencana dijadikan komoditas untuk menganak-pinakkan hoaks. Perihal kemanusiaan dengan teramat keji dijadikan bahan untuk main-main.
Kini negeri ini sedang dirundung nestapa dengan rentetan bencana memilukan yang terjadi berurutan. Di saat luka dari gempa bumi di Lombok, NTB, Juli lalu, belum pulih, kita kembali berduka setelah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, dihunjam gempa bumi, tsunami, serta likuifaksi, pekan lalu. Lalu, kemarin, Gunung Soputan di Sulawesi Utara juga menyusul erupsi.
Namun, entah untuk tujuan apa, di tengah situasi tersebut, hoaks tak henti diumbar. Bencana, yang mestinya menjadi momentum semua anak bangsa untuk bersama-sama menyodorkan empati sekaligus menunjukkan keadaban sebagai makhluk sosial, malah dimain-mainkan untuk memproduksi berita bohong yang meresahkan.
Di tengah kegigihan para relawan, anggota TNI-Polri, serta aparat pemerintah di lapangan untuk mengevakuasi korban, menghilangkan trauma korban, dan membantu pemulihan lokasi bencana, masih ada orang-orang keji yang justru dengan sengaja menciptakan kegaduhan, ketakutan dengan menyebar informasi-informasi palsu.
Tak tanggung-tanggung, Kementerian Kominfo merilis ada delapan hoaks yang menyebar pascabencana gempa bumi dan tsunami di Palu-Donggala. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga mengidentifikasi 14 akun media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong atau berita berlebihan atau berita tidak lengkap tentang bencana di Sulawesi Tengah dan di NTB. Sampai kemarin polisi sudah menangkap enam penyebar informasi bohong terkait dengan bencana tersebut.
Yang membuat kita semakin miris, ketika hoaks bencana belum sepenuhnya bisa dijinakkan, sempat muncul pula berita tentang penganiayaan terhadap aktivis Ratna Sarumpaet yang belakangan diakuinya sendiri ialah berita bohong alias hoaks yang ia ciptakan sendiri. Wajah bengap yang sebelumnya dibilang karena dipukuli orang tidak kenal, rupanya karena dampak operasi plastik yang ia lakukan.
Saat ini sandiwara konyol Ratna Sarumpaet tersebut memang telah bergeser menjadi sebatas guyonan publik. Akan tetapi, kita mesti ingat, sebelum ada pengakuan itu, isu tersebut telah berkembang sangat liar dan dijadikan senjata untuk menyerang pemerintah berkuasa yang justru tengah bergelut dalam penanganan pascagempa Palu-Donggala. Karena itu, semestinya polisi mengusut tuntas kasus hoaks Ratna itu.
Bagaimanapun hoaks adalah hoaks. Isu apa pun yang dimanfaatkan, momentum apa pun yang ditunggangi, hanya orang-orang yang tak mengenal norma, tak memiliki adab, juga miskin etika yang paling mungkin melakukan hal keji tersebut. Dalam aturan hukum kita, hoaks setara dengan fitnah dan ujaran kebencian. Hoaks sudah menjadi bencana itu sendiri, pelakunya harus ditindak secara hukum.
Berkali-kali kita sampaikan di forum ini, fenomena hoaks harus segera diakhiri karena ia bisa sangat berbahaya bila didiamkan. Rantai pasokan dan permintaan berita bohong harus diputus secepatnya. Negara dan rakyat mesti bersama-sama bergerak menolak hoaks jika kita tidak ingin makin terjebak dalam kubangan yang hanya berisi kebohongan dan provokasi tanpa menyisakan ruang bagi akal sehat. Semua harus menjaga kewarasan, tunjukkan bahwa kita tidak sedang hidup di 'republik hoaks'.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved