Bergerak Cepat Atasi Bencana

GEMPA bermagnitudo 7,4 pada skala Richter (SR) mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (28/9) pukul 18.02 Wita. Hanya selang 34 menit setelah gempa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengakhiri peringatan dini tanpa mengetahui tsunami telah menghancurkan pesisir Kota Palu dan Donggala.

Hempasan dahsyat gelombang laut dan gempa itu telah merenggut banyak nyawa, mengakibatkan rumah dan bangunan roboh. Tak terbilang orang-orang luka, bahkan masih ada yang tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Tidak sedikit pula yang mengungsi.

Tragedi Sulteng ialah duka kita sesama anak bangsa. Duka itu hadir setelah baru saja kering air mata akibat gempa beruntun di Lombok. Rentetan gempa itu mestinya melahirkan kesigapan pemerintah untuk membantu dan kesadaran bersama tentang bahaya yang selalu mengintai kita yang hidup dalam jebakan cincin api.

Pemerintah tampak sigap. Pada saat informasi terkait bencana alam di Palu dan Donggala masih sangat minim akibat jaringan komunikasi dan listrik yang putus, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengoordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, dan jajaran lainnya untuk bergerak cepat melakukan penanganan darurat gempa dan tsunami di Sulteng. Bahkan, kemarin, Presiden Joko Widodo langsung mengunjungi Palu untuk memimpin koordinasi sekaligus memberikan dukungan kepada korban.

Kita mengapresiasi jajaran pemerintah yang melakukan rapat koordinasi hingga larut pada Jumat dan keesokannya meninjau lokasi. Segenap daya dan upaya langsung dikerahkan untuk menanggulangi bencana Sulteng.

Penyelenggaraan pelanggulangan bencana, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam tahap tanggap darurat, penyelenggaraan penanggulangan bencana itu dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita berharap, sangat berharap, selama masa tanggap darurat pemerintah mengutamakan keselamatan jiwa manusia dan mengedepankan sisi kemanusiaan.

Pemerintah hendaknya menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Jauh lebih penting lagi, seluruh elemen bangsa bahu-membahu membantu korban bencana daripada menghabiskan energi untuk saling menyalahkan, apalagi nyinyir.

Gempa dan tsunami Sulteng kian memberi pelajaran berharga bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memang belum bisa memprediksi kapan dan di mana gempa akan berlangsung. Ibarat pencuri yang datang di malam hari, tak seorang pun mengetahui kapan gempa datang. Karena itu, yang bisa kita lakukan ialah berjaga-jaga sambil mengupayakan meminimalkan dampak bencana.

Berulang kali dalam forum ini kita tekankan agar edukasi perlu diberikan kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi gempa dan tsunami sebagai ikutannya. Pengetahuan tentang gempa dan tsunami wajib diajarkan di sekolah dan simulasi kondisi kedaruratan rutin dilakukan.

Kita semakin sadar pula bahwa bukan gempa yang membunuh, melainkan bangunan dan infrastruktur yang dibangun tanpa memenuhi standar.

Bukankah di lokasi gempa mana pun, korban tewas mayoritas karena tertimpa reruntuhan atau terjebak dalam bangunan roboh karena tidak tahan gempa atau terjangan tsunami?

Kesadaran akan hidup dalam jebakan cincin api hendaknya menginspirasi utamanya pemerintah daerah untuk mengaudit ketahanan struktur seluruh bangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan bangunan perumahan.

Proses audit ini harus dimulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi.