Menghadang Racun Pemilu

PEMILU bukan hanya pesta, melainkan juga ujian demokrasi. Dua sisi itu sama sekali bukan baru karena memang begitulah pemilu sebagai bagian dari politik.

Bahkan ada yang menyebut pemilu sebagai muara politik. Ketika politik dikatakan sebagai seni meraih kekuasaan, pada pemilu itulah seni yang terbaik dan terburuk bisa kita lihat. Ketika keculasan lebih besar daripada kontestasi bersih, di situlah demokrasi menghadapi ujian tertingginya.

Di era modern ini, potensi pelanggaran pemilu tak hanya harus diwaspadai, tapi juga memang harus bisa dipetakan. Tugas itu bukan menjadi beban para pihak yang berkontestasi, melainkan lebih kepada tugas negara sebab hal itu menjadi satu langkah konkret dalam menghadang racun-racun pesta demokrasi tadi.

Ini pula yang dihadapi Indonesia, terlebih menuju Pemilu 2019 yang merupakan sejarah baru. Tahun depan pencoblosan surat suara akan dilakukan secara bersamaan, baik untuk presiden/wakil presiden maupun DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota.

Dalam menghadapi potensi pelanggaran di pemilu serentak itulah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Indeks itu menganalisis kerawanan dalam empat dimensi, yakni sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi.

Hasilnya jauh dari optimisme demokrasi karena tidak ada satu pun kabupaten/kota yang berada dalam indeks kerawanan rendah. Hampir semua kabupaten/kota berada dalam indeks kerawanan sedang. Dua kabupaten yang berada dalam kerawanan tinggi ialah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Di tingkat provinsi, hasilnya tidak kalah mencemaskan. Di antara mereka, provinsi dengan tingkat kerawanan di atas rata-rata nasional ialah Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatra Barat, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Dalam pemaparan lebih lanjut, Bawaslu menjelaskan hal-hal yang membentuk kerawanan itu antara lain mencuatnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ataupun ujaran kebencian. Kerawanan isu SARA itu ada di 90 daerah dari 514 kabupaten/kota atau sebesar 17,5%.

Isu lainnya yang membentuk kerawanan pemilu ialah aspek politik uang. Berdasarkan aspek tersebut, 176 kabupaten/kota, atau 34,2%, dikategorikan rawan tinggi dan 338 (65,8%) kabupaten/kota sisanya dikategorikan rawan sedang. Dengan kata lain, tidak satu pun daerah yang bebas dari potensi politik uang.

Berdasarkan fakta-fakta itu, IKP 2019 ibarat deteksi dini akan tsunami pelanggaran pemilu yang harus kita hadapi. Kondisi tersebut memang mengerikan. Namun, sebagaimana kerja early warning system, deteksi itu memberikan kita waktu bersiap. Ia memberikan kita waktu untuk mengatasi isu-isu yang membahayakan jernihnya demokrasi, termasuk aspek SARA dan politik uang.

Berkaca pada negara-negara maju, dalam soal politik uang, kesigapan negara ataupun rakyat dalam menghadapinya akan menjadi penentu kehidupan berbangsa selanjutnya. Di Amerika Serikat, politik uang pada Pemilu 2016 melahirkan stigma demokrasi ilusi hingga sekarang ini. Rakyat sudah apatis akan demokrasi hingga perpecahan di akar rumput makin menjadi.

Mimpi buruk serupa bisa saja berlangsung di Tanah Air jika kita tidak serius menghadapi politik uang, juga isu lainnya termasuk SARA. Tentu saja menjadi tugas negara dan lembaga penyelenggara serta pengawas pemilu untuk tegas menindak segala penyelewengan. Namun, jelas pula perlawanan keculasan menjadi tugas setiap warga negara sebab inilah pertaruhan masa depan kita bersama.