Menuntaskan Karut-marut DPT

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2019 mendatang akan menjadi pemilu kelima yang digelar Republik ini selama era reformasi. Pemilu 2019 sekaligus akan menjadi pemilu pertama yang menyerentakkan antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Bisa dibayangkan betapa istimewanya Pemilu 2019 itu. Namun, sayangnya, permasalahannya ternyata masih sama saja dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya.

Seperti tak pernah belajar dari pengalaman, hampir setiap kali negara ini akan menyelenggarakan pemilu, selalu saja muncul masalah daftar pemilih, baik mengenai jumlah maupun kesahihan data. Padahal KPU sebagai penyelenggara pemilu pasti tahu, ketidakberesan menata daftar pemilih punya risiko yang serius karena akan sangat rentan penyelewengan.

Kita tentu ingat, Pemilu 2009 sering dikatakan sebagai pemilu paling buruk menyangkut data pemilih jika dibandingkan dengan tiga pesta demokrasi lainnya di era reformasi. Saat itu banyak kejanggalan ditemukan, seperti nama ganda untuk satu orang atau orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai pemilih.

Akan tetapi, faktanya di 2014 pun kita tetap mengulang kesalahan yang hampir sama. Karut-marut data pemilih memaksa penetapan DPT Pemilu 2014 molor sampai sebulan, juga masih ditemukannya keanehan-keanehan data yang mirip dengan 2009. Kini, di 2018, ironisnya, kita lagi-lagi masih berkutat pada persoalan yang itu-itu saja, bahkan ketika pasokan data pemilih itu sudah di-backup dengan sistem pencatatan kependudukan elektronik yang pengadaannya menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah.

Faktanya, data pemilih ganda masih ditemukan. Bawaslu belum lama ini melaporkan temuan sebanyak 1 juta data pemilih ganda di 285 kabupaten/kota atau setara 50% dari total 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Temuan itu dilaporkan hanya beberapa hari setelah KPU menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019 total sebanyak 187,7 juta jiwa pada 5 September 2018.

Betul bahwa KPU, dengan disokong Bawaslu dan partai politik peserta pemilu, masih memiliki kesempatan untuk menyempurnakan DPT tersebut sampai dengan 15 September. Di kesempatan itulah kita meminta KPU betul-betul komit, tidak main-main, untuk menuntaskan masalah-masalah yang ada.

Cek langsung ke lapangan, apakah betul ada data pemilih ganda atau sekadar kebetulan ada kesamaaan nama, tanggal, dan tempat lahir sejumlah pemilih. Kalau data itu memang ganda dan tidak ada keraguan, jangan ragu untuk langsung mencoretnya. Dengan begitu, KPU dapat segera menetapkan lagi DPT yang valid dan tentu saja akurat.

Kita mesti terus ingatkan hal itu karena kesahihan dan kesempurnaan DPT merupakan salah satu titik krusial penyelenggaraan pemilu. Sesungguhnya data pemilih ialah nyawa dari sebuah pemilu, terlebih yang pemilihannya dilaksanakan secara langsung tanpa melalui perwakilan. Di situ tak hanya terletak penghargaan akan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Di situ pula kredibilitas, kualitas, bahkan legitimasi pemilu bakal dipertaruhkan. Hak pilih adalah hak konstitusional warga negara. Hak itu tak bisa dihilangkan hanya karena alasan teknis administrasi.

Publik tentu menginginkan Pemilu 2019 menjadi pemilu terbaik sepanjang sejarah bangsa ini. Itu artinya Pemilu 2019 diharapkan bisa menjadi pemilu yang paling jujur, paling demokratis, paling kredibel, paling berkualitas, dan paling berlegitimasi. Tidak bisa tidak, penyelenggara pemilu harus berada di baris paling depan untuk memastikan harapan rakyat itu dapat terwujud.