Menegakkan Fatsun Politik

KABINET memang bukan hanya tentang birokrasi penyelenggaraan negara. Kabinet juga menjadi kepanjangan tangan koalisi partai dan sebab itu merupakan mesin politik tersendiri. Dalam diskursus politik global, kabinet punya banyak julukan dan makna. Ia bukan sekadar pembantu presiden, melainkan juga pelobi. Bahkan, dunia politik Amerika Latin umum menyebut menteri sebagai broker.

Para menteri di Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla juga terdapat orang-orang partai. Sejatinya, para menteri itu menanggalkan loyalitas kepada partai, hanya patuh kepada presiden. Partai koalisi pun seharusnya memberikan dukungan kepada pemerintah sepenuh hati, bukan mendukung sesuka hati.

Idealnya, koalisi pemerintahan dibangun di atas landasan asas kepatutan, yang menjunjung tinggi norma dan etika politik. Ketika etika diabaikan, apalagi diabaikan dengan kesadaran penuh, partai pendukung pemerintah malah melampaui oposisi yang pada akhirnya memasung kebijakan presiden.

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu anggota koalisi pendukung pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-Rebiro) Asman Abnur merupakn kader partai yang kelahirannya dibidani Amien Rais itu.
Meski menjadi anggota koalisi, bukan rahasia lagi, kerap partai yang dikomandoi Zulkifli Hasan itu doyan berseberangan dengan pemerintah, dari berseberangan yang samar-samar sampai yang terang benderang. Kritik yang dialamatkan langsung kepada Presiden Jokowi juga disampaikan mulai secara halus sampai yang melampaui kesantunan.

Selama ini kader PAN tidak dicopot dari kabinet tentu saja karena Jokowi sangat menghormati komitmen politik. Penghormatan itu ada batasnya. Tatkala PAN secara resmi mengusung capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno sebagai penantang Jokowi-KH Ma’ruf Amin, wajar bila kemudian Presiden meminta Menteri Asman Abnur mundur dari kabinet. Jauh lebih kesatria lagi jika PAN secara sadar menarik kader mereka dari kabinet.

Kita tentu saja menghormati hak prerogatif Presiden untuk mencopot Asman Abnur. Kita juga mengapresiasi Asman Abnur yang memilih untuk mundur dari kabinet. Asman menyampaikan pengunduran dirinya dari kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kemarin. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan, permohonan pengunduran diri itu menunggu persetujuan dari Presiden.

Kasus PAN hendaknya menjadi pembelajaran berharga dalam pembentukan koalisi pemerintahan. Ketika memutuskan bergabung ke koalisi pemerintahan, setiap partai politik semestinya paham betul akan hak dan kewajiban mereka.

Setiap anggota koalisi pemerintahan harus tahu diri. Amatlah wajar jika mereka juga dituntut untuk mendukung dan menyukseskan setiap kebijakan pemerintah karena kader mereka menjadi menteri. Itulah fatsun dalam politik yang beradab.

Sebaliknya, amat tidak wajar, bahkan tidak beradab, jika sebuah partai dengan senang hati menikmati manisnya hak atas jabatan, tetapi melalaikan kewajiban sebagai anggota koalisi. Ibarat mau makan duren, tapi ogah mencium baunya. Sudah saatnya para elite negeri ini menjunjung tinggi keadaban politik. Politik terkadang memang liar, tetapi bukan berarti tanpa fatsun di sana.