Solidaritas untuk Bencana

BANGSA ini kembali berduka akibat bencana alam. Gempa berkekuatan 7,0 pada skala Richter menggoyang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/8). Getaran gempa yang terasa hingga Bali itu menelan sekitar 100 korban jiwa.

Bencana yang mengguncang Lombok Timur tersebut merupakan gempa utama dari rangkaian gempa yang terjadi sebelumnya di Lombok pada 29 Juli. Gempa berkekuatan 6,4 pada skala Richter saat itu mencabut 20 nyawa.

Belumlah kering air mata. Keringat aparat dan relawan pun masih bercucuran menanggulangi gempa pertama. Kini, mereka harus menguras tenaga jauh lebih besar akibat kerusakan yang sangat parah.

Upaya aparat dan relawan itulah yang mestinya didukung semua anak bangsa. Kesigapan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam penanggulangan pascagempa jelas butuh dukungan seluruh elemen masyarakat.

Tahun politik, apalagi perbedaan pilihan politik, bukanlah halangan untuk kita bersatu padu. Warga bisa memberikan bantuan langsung ke daerah bencana atau menggalang donasi.

Segera alihkan energi yang belakangan lebih kerap dipakai untuk bertikai dan berkelahi demi syahwat materi dan politik untuk membantu korban gempa Lombok. Inilah momentum untuk menyatukan kembali kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda itu serta menyingkirkan ego demi meneguhkan rasa kemanusiaan. Inilah momentum bagi kita untuk bersatu dan beraksi membantu korban gempa.

Namun, juga perlu digarisbawahi, jangan sampai bantuan itu malah dijadikan arena untuk mencari muka demi kepentingan elektoral oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Juga tidak etis bila isu kemanusiaan seperti bencana justru dijadikan ajang untuk menuding atau menyalahkan lawan politik.

Pemerintah telah menunjukkan kesigapan. Presiden Joko Widodo langsung menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memimpin penanganan pascagempa. Bahkan, saat gempa pertama, Presiden langsung hadir di NTB dan menggelar rapat terbatas untuk memastikan segenap jajarannya, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten bisa bergerak bersama-sama.

Tentu masih ada pekerjaan besar pemerintah terkait dengan mitigasi bencana. Selama ini, dalam mengenali dan menangani bencana kita kerap terlambat, parsial, dan cenderung berpola seperti pemadam kebakaran. Semua seolah terjadi seperti tiba-tiba, padahal sejatinya tanda-tandanya bisa diprediksi dan dampaknya bisa diantisipasi. Misalnya, menjauhkan permukiman dari area rawan bencana atau membangun permukiman yang ramah bencana seperti rumah antigempa.

Soal mitigasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dijabarkan lebih terperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) yang dicanangkan sejak 2012 baru menjangkau 524 desa/kelurahan dari total 81.616 desa/kelurahan di Indonesia. Destana ialah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana.

Ke depan, mitigasi tidak boleh lagi dipandang sebagai hal remeh-temeh. Pemerintah, terutama pemerintah daerah, harus lebih proaktif dalam mengedukasi masyarakat agar selalu siap dan mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi bencana.

Sudah saatnya negeri ini berjalan di atas mekanisme yang lebih bersahabat dengan alam dan berteman dengan bencana. Bangsa ini tidak bisa menghindari bencana karena hidup bersamanya, itulah perlunya solidaritas.