Bukan Indikator Kemenangan Khayalan

PEMILIHAN umum di banyak negara di dunia dewasa ini tidak terlepas dari keberadaan metode hitung cepat alias quick count. Di Indonesia, hitung cepat perolehan suara mulai luas dipergunakan ketika pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya digelar pada 2014.

Ketika itu kebutuhan rasa ingin tahu rakyat terhadap hasil perolehan suara para calon meningkat pesat. Rakyat ingin segera mengetahui apakah calon yang mereka dukung meraih kemenangan. Metode hitung cepat memenuhi hasrat tersebut.

Seperti namanya, dengan metode quick count hasil penghitungan suara rata-rata dapat dipastikan dalam waktu kurang dari 3 jam sejak pemungutan suara ditutup. Hasilnya pun cukup akurat, selaras dengan rekam jejak kredibilitas dan integritas lembaga yang melakukan hitung cepat.

Alhasil, ketika hasil hitung cepat mencapai kesimpulan pemenang, pihak yang kalah dengan legawa mengakui kemenangan rival mereka. Saifullah Yusuf langsung menyampaikan ucapan selamat kepada Khofifah Indar Parawansa dalam pilgub Jawa Timur. Duo Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dan pasangan Hasanuddin-Anton Charliyan pun mengucapkan selamat memimpin Jawa Barat kepada Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

Melalui metode hitung cepat pula warga DKI Jakarta langsung bisa mengetahui Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengungguli Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam pilkada tahun lalu. Empat tahun sebelumnya, kemenangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar di Jawa Barat juga sudah bisa diketahui dari hasil hitung cepat dari semua lembaga yang ikut serta.

Memang ada kubu yang sama sekali tidak memercayai hasil hitung cepat dan memilih untuk menunggu hasil penghitungan suara riil dan penetapan yang dilakukan KPU. Artinya, masih harus sabar menanti sekitar sepekan ke depan.

Pilihan seperti itu sah-sah saja. Apalagi, bila pernah tertipu oleh hasil hitung cepat hingga sempat merayakan kemenangan yang ternyata hanya khayalan. Bagaimanapun juga yang diakui sebagai hasil penghitungan suara resmi oleh undang-undang ialah penghitungan secara riil surat suara oleh KPU.

Meski begitu, keberadaan hitung cepat pun dilindungi undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam kedua undang-undang tersebut, penghitungan cepat suara dikategorikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat, bersama dengan survei dan jajak pendapat.

Hitung cepat dilakukan dengan metode ilmiah yang tentu saja bukan metode sembarangan. Bila dilakukan secara keliru, terlebih bila dibumbui manipulasi, sangat mungkin hasilnya pun jauh dari akurat dan lembaga yang bersangkutan tidak lagi dipercaya masyarakat.

Mahkamah Konstitusi menyebut hitung cepat pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah ialah suatu bentuk penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk pemilihan umum. Itu menempatkan quick count sekaligus bisa sebagai alat kontrol agar penyelenggara pemilu tidak coba-coba melakukan manipulasi penghitungan riil. Publik akan mempertanyakan bila hasilnya berbeda dengan hitung cepat. Pada akhirnya yang dikehendaki rakyat dari hitung cepat maupun hitung riil ialah sama; hasil pilkada yang jujur dan adil.