Pilkada Serentak yang Menggembirakan

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) empat hari lagi digelar secara serentak di 171 daerah. Pilkada yang menghabiskan biaya Rp15,2 triliun itu diharapkan tak sekadar menghasilkan demokrasi prosedural di tingkat lokal.

Disebut sebagai demokrasi prosedural jika pilkada hanya jadi ritual pemilihan kepala daerah lima tahunan. Yang jauh lebih penting ialah 152 juta rakyat difasilitasi untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Pilkada sejatinya menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerah. Harapannya, pilkada akan melahirkan pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Itulah substansi demokrasi dalam pilkada.

Tugas semua pihak ialah menjaga suasana politik empat hari ke depan dengan sebaik-baiknya agar menjadi masa penantian yang menyenangkan bagi rakyat, bukan masa penantian yang dipenuhi derita dan cekaman ketakutan.

Sisa kampanye putaran terakhir hari ini dan masa tenang mulai besok hendaknya tidak memperpanjang daftar keluhan, daftar pengorbanan, dan daftar pengharapan yang tidak pasti. Rakyat membutuhkan ketenangan psikologis dan kedamaian hati agar siap memasuki substansi pesta demokrasi pada Rabu (27/6).

Dalam rangka mempersiapkan pilkada agar berlangsung dengan lancar, aman, serta netral itulah, kemarin, digelar rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto. Dalam rapat itu hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Tito Karnavian.

Hasil rapat itu menguakkan kekurangan persiapan pilkada, misalnya, dari sisi pengelolaan anggaran, ternyata masih ada dana yang belum sampai ke beberapa daerah. Sementara itu, dari sisi distribusi logistik, masih ada penemuan surat suara dan kotak suara yang rusak. Sisi baiknya ialah aparat sudah maksimal mengantisipasi pilkada agar berjalan kondusif.

Apa pun kendala yang dihadapi sampai saat ini, pilkada harus berjalan sebagaimana mestinya. KPU sebagai penyelenggara pilkada harus memastikan data pemilih dikelola dengan baik sampai hari pelaksanaan dan tidak ada warga negara yang tak menggunakan hak pilih.

Bawaslu selaku pengawas pilkada juga diharapkan tetap konsisten mengemban tugas mengawal dan memastikan pilkada serentak itu berlangsung demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Titik rawan pilkada yang wajib dipelototi Bawaslu ialah pada saat pencoblosan dan penghitungan suara.

Yang tidak kalah penting ialah kedewasaan pasangan calon kepala daerah untuk menjalankan kompetisi secara sehat. Mereka diharapkan tidak melakukan cara-cara ilegal untuk mewujudkan kemenangan.

Apalagi, memasuki masa tenang mulai besok, pasangan calon harus mampu mengendalikan hasrat berkuasa dengan melegalkan cara-cara buruk, seperti menyebarkan berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian demi sekadar mendapatkan sentimen dan simpati pemilih. Jangan pula mereka merendahkan martabat demokrasi dengan politik uang di masa tenang.

Masa tenang selama tiga hari itu diharapkan menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk memantapkan pilihan sehingga dapat melangkah ke bilik suara dengan hati gembira. Masyarakat bergembira karena turut serta secara bebas dan aktif menentukan kepala daerah. Pemilih yang cerdas dan bermartabat itu tak mempan diiming-iming duit.