Agar Etika Wagub Sandi Pulih

KRITIS adalah sikap baik. Ketika kritik sudah menjadi budaya, keuntungannya bukan hanya pada orang per orang, melainkan juga pada rasionalitas dan kejernihan pikir masyarakat.

Namun, kritik juga bisa jadi buah simalakama bagi yang melemparnya. Mudahnya melontarkan kritik bisa menjebak orang jadi cepat bersuara tanpa mengedepankan kejernihan pikiran. Inilah kritik yang lebih berbau nafsu ketimbang nalar, yang mementingkan bunyi ketimbang isi.

Kritik model itulah yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Belum lama ini, Sandiaga menyamakan kondisi Indonesia dengan Malaysia. Ia menilai biaya hidup semakin tinggi dan rakyat semakin terbebani.

Sandiaga pun menyamakan pemerintahan Jokowi-JK dengan rezim Najib Razak. Dari situ pula ia membuat kesimpulan bahwa kemenangan Mahathir di Malaysia juga akan berulang di Indonesia, berwujud kemenangan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra.

Sekali lagi, kritik bukanlah hal yang haram. Sayangnya, kebaikan itu jadi termentahkan karena pijakan kritik yang meleset total. Itu pun tidak hanya satu dasar alasan, melainkan keseluruhan alasan yang tidak tepat.

Kesalahan pertama Sandiaga ialah menyamakan pemerintahan Jokowi-JK dengan rezim Najib. Jelas sebuah perbandingan yang tidak apple to apple. Rezim Najib sudah berjalan 9 tahun, sedangkan pemerintahan Jokowi-JK baru akan mencapai tahun keempat Oktober ini sehingga berbagai program yang ditargetkan masih dalam proses berjalan.

Tidak hanya itu, rezim Najib Razak kini dalam penyelidikan dugaan skandal megakorupsi. Dugaan itu makin kuat setelah polisi menyita uang jutaan ringgit dari kediaman Najib. Dari sisi ini, menyamakan pemerintahan Jokowi-JK dengan rezim korup bukan lagi kritik, melainkan sebuah tuduhan jahat.

Sandi makin terjerembap dalam lubang kritiknya sendiri jika kita berkaca pada data Badan Pusat Statistik. BPS menyatakan pada September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta (10,12%). Angka itu berkurang sebesar 1,19 juta jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang mencapai 27,77 juta 10,64%.

Sebagai pejabat pemerintah, Sandi semestinya mengedepankan data ketimbang asumsi. Itulah sebabnya seorang pengurus Partai Solidaritas Indonesia menyebut Sandi kurang banyak membaca. Banyak membaca bikin orang kaya data dan informasi serta cerdas.

Lalu, sebagai politikus yang kini menjadi pejabat negara, Sandi sudah sangat paham bahwa mencapai setapak kemajuan dalam program pemerintah bukanlah hal mudah. Maka, mementahkan kemajuan yang dicapai dengan susah payah serupa dengan mendiskreditkan dan melecehkan pemerintahan. Apa yang dilontarkan Sandi bukan lagi kritisisme, melainkan sinisme.

Apalagi, menurut seorang politikus Gerindra Ahmad Muzani, pernyataan Sandi terkait dengan posisinya sebagai pengusaha. Alasan itu alih-alih menjadi permakluman, melainkan justru menegaskan kritik tak berdasar tadi. Bukankah sebagai pengusaha semestinya Sandiaga menguasai data ekonomi, punya pandangan lebih luas, jeli, serta tidak cengeng dalam menghadapi realitas?

Bagaimanapun Sandi ialah seorang wakil kepala daerah. Ia menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Ia bagian dari pemerintah. Tidak etis rasanya ia menilai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Sandi tidak boleh berkelit bahwa pernyataannya tentang pemerintahan Jokowi-JK dalam kapasitasnya sebagai politikus Partai Gerindra, partai yang memosisikan diri sebagai oposisi. Itu justru menunjukkan Sandi lebih mengedepankan emosi politiknya daripada emosi etiknya. Emosi memang kadang membuat orang kehilangan kecerdasan di muka umum.

Sudah semestinya Sandiaga berkaca pada pejabat pemerintah daerah lainnya, yang meski berasal dari partai oposisi, tetap bersikap bijak dan proporsional kepada pemerintah. Sandi mesti mencontoh Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno dan Gubernur Jawa Barat

Ahmad Heryawan. Siapa tahu kecerdasan rasional, emosional, dan profesional Sandi sebagai pejabat publik pulih seperti sediakala.