Reformasi Menuju Negara Sukses

REFORMASI tak terasa sudah berusia 20 tahun.

Bila diibaratkan manusia, dia telah melewati masa pencarian, masa pubertas.

Reformasi telah mencapai masa pembentukan menuju kematangan diri.

Pemerintahan telah berganti lima kali sepanjang reformasi.

Setiap pemerintahan, dengan segala kelebihan dan kekurangan, berupaya membentuk Indonesia menjadi negara matang.

Tentu sudah banyak kemajuan yang kita capai. Akan tetapi, sebagai sebuah negara-bangsa, kita belum mencapai masa kematangan atau kemapanan.

Itulah sebabnya masih banyak perkara yang belum tertuntaskan.

Kita masih terengah-engah mengejar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Kita juga masih berutang untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu. Keadilan masih jauh panggang dari api karena masih berlakunya prinsip tebang pilih.

Demokrasi yang kita capai dinilai kebablasan.

Amendemen UUD 1945 yang mencapai empat kali dianggap berlebihan.

Demokrasi, yang di atas kertas konstitusi berbentuk demokrasi presidensial, dalam praktiknya berasa demokrasi parlementer.

Lalu, dengan mengatasnamakan demokrasi, sekelompok masyarakat diam-diam atau terus terang menyuarakan keinginan mengganti ideologi Pancasila.

Di tengah situasi yang semakin demokratis, identitas agama, etnik, dan politik justru seperti lebih mengemuka daripada identitas keindonesiaan.

Reformasi pada dasarnya ialah perubahan mendasar di segala segi kehidupan untuk menghindari negara gagal.

Dengan perkataan lain, kita menempuh jalan reformasi untuk menjadi negara sukses.

Negara sukses ialah negara yang secara ekonomi dan politik mapan, matang, serta stabil.

Guncangan apa pun, baik dari dalam maupun luar tak akan menggoyahkan ekonomi ataupun politik negara tersebut.

Studi yang dilakukan Robinson dan Acemoglu terhadap banyak negara mengantarkan pada kesimpulan bahwa bukan kultur ataupun letak geografis yang membuat negara sukses.

Celakanya, sejak kecil kita dininabobokan propaganda bahwa keunggulan kita terletak pada budaya, sumber daya alam, dan letak geografis.

Sejumlah negara boleh jadi punya kultur dan letak geografis relatif sama, tetapi satu negara terbilang maju dan yang lain terbelakang.

Ambil contoh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Letak geografis ataupun kultur ketiga negara relatif sama, tetapi bisa dikatakan Singapura dan Malaysia relatif lebih maju secara politik dan ekonomi jika dibandingkan dengan Indonesia.

Menurut Robinson dan Acemoglu, itu disebabkan pelembagaan politik di sejumlah negara jauh lebih mapan ketimbang di negara lain.

Itu artinya pelembagaan atau institusionalisasi politik menjadi variabel penentu kemajuan dan kesuksesan suatu negara.

Pelembagaan atau kemapanan institusi politik akan mengantarkan pada kemapanan bidang-bidang lain.

Pendekatan struktural mesti menjadi lebih penting untuk dikedepankan ketimbang pendekatan kultural.

Bukan berarti pendekatan kultural tidak penting, melainkan pendekatan struktural mesti diprioritaskan.

Perubahan struktural akan mengantarkan pada perubahan kultural.

Perbaikan struktural atau institusionalisasi politik yang mesti kita lakukan pertama-tama ialah memulihkan sistem demokrasi presidensial.

Parlemen menjalankan mekanisme checks and balances, bukan merecoki.

Checks and balances memperkuat pelembagaan demokrasi presidensial, sedangkan merecoki cuma memperlemahnya.