Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENGAMBIL manfaat atas sebuah tragedi kemanusiaan ialah sebuah perilaku yang sangat tidak terpuji.
Pada saat sebagian dari kita masih berduka karena ditinggalkan anggota keluarga, sebagian yang lain justru menggunakan momentum dari tragedi tersebut untuk menarik keuntungan baik pribadi, kelompok, maupun golongan.
Ironisnya, perilaku semacam itu mengemuka pada saat dukacita atas tragedi akibat serangan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5), dan di Polrestabes Surabaya, Senin (14/5), belum sepenuhnya berlalu.
Tragedi bertambah ketika teroris menyerang Polda Riau, kemarin, menyebabkan satu polisi tewas dan dua jurnalis luka-luka.
Sebagian kalangan, belakangan ini, kita lihat telah memanfaatkan tragedi yang merenggut setidaknya 18 korban jiwa dan melukai 57 orang lainnya itu untuk melakukan manuver politik.
Di ranah publik, ada saja individu dan kelompok kepentingan yang menggunakan tragedi bom Surabaya untuk menyudutkan pemerintah dan partai-partai pendukung pemerintah.
Isu-isu yang sarat teori konspirasi bertebaran di media sosial.
Mulai tudingan pengalihan isu, lemah dan buruknya kinerja aparatur Polri dan intelijen, hingga kegagalan pemerintahan digunakan untuk menguatkan kampanye mengganti presiden pada Pilpres 2019.
Kita sangat menyayangkan sikap-sikap tidak sensitif, tidak kesatria, dan sekaligus juga sikap teramat oportunistis semacam itu.
Sepatutnya dalam situasi dukacita yang mendalam akibat tragedi yang ditimbulkan aksi biadab para teroris, sebagai sesama anak bangsa kita prihatin dan saling mendukung.
Nyatanya, tidak sedikit dari mereka yang justru menggunakan kesempatan dalam suasana dukacita ini untuk bertindak di luar kepatutan.
Kita bukannya tidak mengerti betapa di tahun politik terbuka kesempatan bagi siapa pun untuk memperkuat posisi politik diri dan kelompok.
Apalagi kontes pemilihan kepala daerah serentak tinggal satu bulan lagi digelar dan tahap pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden tinggal tiga bulan lagi dilakukan.
Dalam kaitan itu, masuk akallah bila isu terorisme lantas digunakan sebagai materi kampanye antarkekuatan politik yang akan bertarung dalam kompetisi, baik dalam pilkada maupun pilpres.
Akan tetapi, secara etika, sungguh sangat tercela bila ada yang memanfaatkan tragedi kemanusiaan untuk mengambil manfaat politik.
Karena itu, kita mendesak siapa pun, baik elite politik maupun partisan politik, untuk menghentikan praktik politisasi isu terorisme.
Politisisasi isu terorisme, selain menambah luka mereka yang masih berduka, akan membuat kasus terorisme menjadi kian sulit diselesaikan hingga ke akar-akarnya.
Selain buruk bagi ekonomi, kegaduhan jika terus dibiarkan akan semakin membelah bangsa ini ke dalam kelompok-kelompok yang saling melemahkan.
Lupakan dulu perbedaan politik. Politisasi isu terorisme hanya akan memperlebar perbedaan politik yang tidak mungkin berujung pada perpecahan.
Perpecahan ialah hal yang diinginkan para teroris. Bila kita pecah sebagai bangsa, teroris mudah sekali menguasai negara kita sebagaimana Suriah, misalnya.
Kita tentu sama sekali tak menginginkan itu terkadi. Oleh karena itu, sekali lagi, hentikan politisasi isu terorisme.
Yang harus dilakukan bersama ialah menyerahkan penyelesaian kasus terorisme kepada aparat penegak hukum.
Kita mesti membantu Polri dan penegak hukum lain untuk mengenyahkan terorisme dari Bumi Pertiwi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved