Pertemuan Luhut dan Prabowo

PERTEMUAN tertutup antara Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan loyalis Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Jumat (6/4) pekan lalu mengundang berbagai spekulasi.

Tebak-tebak buah manggis tentang isi pertemuan kedua elite politik itu muncul di tengah Partai Gerindra yang tampak gamang mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden dalam Pemilu 2019.

Luhut membantah di pertemuan tersebut ia mendorong Prabowo untuk maju sebagai capres. Meski begitu, Luhut menilai bila Prabowo maju pun, hal itu disebutnya sebagai langkah yang baik.

Menko Bidang Kemaritiman tersebut juga menekankan bahwa pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu lebih bersifat silaturahim sebagai kawan lama. Sebagian spekulasi menepis bahwa pembicaraan di antara keduanya mengarah pada pembentukan koalisi.

Lebih memungkinkan bila Luhut berperan sebagai wakil pemerintah yang hendak memastikan keamanan pelaksanaan Pemilu 2019. Apalagi, saat ini suhu politik sudah semakin memanas seiring dengan pergerakan partai-partai politik yang menjajaki peluang koalisi.

Sebagian partai juga berupaya mendongkrak elektabilitas bakal calon yang akan mereka usung. Akan tetapi, bukan tidak mungkin pula jika manuver Luhut merupakan upaya memastikan kelancaran dan keamanan pemilu dengan cara menarik lawan menjadi kawan.

Kegamangan Gerindra yang terlihat dari terus mundurnya deklarasi Prabowo sebagai capres membuka celah itu. Apa pun isi pertemuan tersebut, sinyal yang ditunjukkan bisa dibilang positif. Luhut dan Prabowo mewakili elite politik dari dua kubu yang berseberangan.

Keduanya membuktikan bahwa perseteruan di panggung politik tidak menghalangi untuk menjalin komunikasi politik yang cair. Pertemuan keduanya menapaki iklim politik yang kondusif jelang pelaksanaan pemilu tahun depan. Para elite politik dan partai lainnya diharapkan menunjukkan spirit serupa.

Bukan berarti semua harus bergabung di kubu yang sama sehingga tidak ada kompetisi di pemilu. Kompetisi yang sehat dalam pilpres menawarkan calon-calon pemimpin yang berkualitas bagi rakyat. Negeri ini juga tidak kekurangan sosok calon pemimpin.

Dalam berbagai survei, lebih dari 10 nama tokoh menjadi objek perhitungan elektabilitas. Nama-nama tersebut diambil dari pembicaraan yang berkembang di masyarakat. Baru-baru ini sebuah kelompok masyarakat mendeklarasikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo sebagai calon presiden.

Akan tetapi, pencalonan presiden tidak sesederhana itu. Bakal calon harus mendapatkan kendaraan politik yang mengantarkannya ke pendaftaran pasangan calon presiden. Paling mudah ialah melalui pengusung partai politik. Pun, partai politik tidak bisa begitu saja mengusung calon.

Syarat ambang batas pencalonan presiden memaksa mereka membentuk koalisi agar bisa mencalonkan kandidat. Pembentukan koalisi menuntut kesiapan partai mengesampingkan ego politik masing-masing. Di situ komunikasi politik antarpartai dan elite memegang peranan.

Deklarasi calon presiden dan wakil presiden dari koalisi partai politik merupakan hal yang benar-benar dinanti pemilih. Bukan sekadar penetapan oleh parpol, apalagi oleh hanya segelintir masyarakat. Semakin cepat pasangan kandidat yang konkret muncul, semakin panjang pula kesempatan warga untuk menimbang-nimbang pilihan hingga diharapkan jatuh pada calon yang terbaik.