Pidato yang Mengancam

ADA tiga ciri gaya berpolitik Donald Trump dan pemimpin populis umumnya. Pertama, mengembangkan retorika 'elite versus rakyat'. Kedua, tata krama politik yang buruk, misalnya gaya bicara blakblakan dan ketidakacuhan terhadap formalitas dalam berperilaku. Ketiga, membangun persepsi mengenai krisis dan ancaman.

Gaya politik seperti itu manjur untuk meningkatkan elektabilitas di sejumlah negara, tetapi gagal di negara lain. Le Pan di Prancis dan Wilders di Belanda ialah politikus populis yang gagal memenangi pemilu di negara masing-masing.

Trump salah satu yang merasakan kemanjuran gaya politik populis semacam itu. Dia terpilih sebagai presiden AS. Rakyat Amerika bahkan dunia terkaget-kaget, kok bisa orang macam Trump jadi presiden di negara kampiun demokrasi.

Di Indonesia ada Prabowo Subianto yang, menurut pengamat politik Muhammad Qodari, sebelas-dua belas alias mirip dengan Trump. "Beliau punya strategi membangun ketakutan, pesimisme mengenai situasi dan kondisi Indonesia hari ini maupun di masa yang akan datang, dengan asumsi mereka-mereka yang takut dan pesimistis mengenai kondisi sekarang dan akan datang bakal lari ke dia, mendukung dia, dan tidak mendukung yang sekarang ini (Jokowi)," tutur Qodari.

Pada 19 Maret 2018, misalnya, mengutip Ghost Fleet, novel besutan ahli strategi AS, PW Singer, Prabowo menyebut Indonesia diramalkan bubar pada 2030. Dengan mengatakan itu, Prabowo hendak membangun persepsi bahwa Indonesia berada dalam ancaman bubar.

Dalam kunjungan di Depok, Jabar, Prabowo mengatakan ada 1% rakyat Indonesia yang menguasai hampir 40% kekayaan Indonesia. "Lebih parah lagi, 1% orang Indonesia menguasai 80% tanah Indonesia. Ini adil, tidak?" Prabowo rupanya hendak membangun persepsi bahwa Indonesia mengalami krisis keadilan dalam hal distribusi tanah.

Lalu, pada 31 Maret 2018, saat berpidato di Cikampek, Jawa Barat, dengan berapi-api dia mengecam para elite sebagai kelompok yang tidak setia kepada rakyat. Prabowo dalam hal ini hendak menghadap-hadapkan elite dengan rakyat. Meski Prabowo bagian elite, menurut dirinya sendiri, ia adalah elite yang bertobat.

Dalam pidato di Cikampek itu Prabowo berkata, "Jangan-jangan karena elite kita yang goblok. Sudah serakah, mental maling, tidak setia pada rakyat. Mereka hanya ingin kaya.... Saya lihat muka elite Jakarta penuh tipu." Perkataan yang terbilang kasar itu terang benderang memamerkan tata krama politik yang buruk, yang tidak mengacuhkan formalitas dalam berperilaku.

Dalam gaya politik populis semacam itu, fakta dan data tidak penting. Dalam bahasa ilmiah, Prabowo sedang mempraktikkan post-truth, yakni membangun persepsi di benak publik bukan berdasarkan kebenaran, melainkan berdasarkan fiksi dan imajinasi.

Tujuannya ialah terbangun persepsi di benak rakyat bahwa pemerintahan saat ini gagal. Tujuan akhirnya apa lagi bila bukan terkereknya elektabilitas. Bahwa cara mencapai tujuan itu dianggap melanggar nilai-nilai, itu juga tidak penting. The end justifies the mean.

Gaya politik populis semacam ini buruk bagi demokrasi. Ia seperti hantu yang bersiap memangsa demokrasi. Banyak pakar berpendapat populisme menjadi ancaman nyata bagi demokrasi.

Oleh karena itu, banyak yang mengecam Prabowo. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin, misalnya, menyebut Prabowo hanya memantik kegaduhan. Kiai Ma’ruf mengingatkan bangsa ini untuk terus bekerja dan merawat optimisme.

Akan tetapi, pada akhirnya semua berpulang kepada rakyat, apakah rakyat mau 'diancam-ancam' begitu saja dengan ketakutan melalui retorika yang mengabaikan tata krama politik. Jangan sampai rakyat Indonesia terkaget-kaget seperti terkaget-kagetnya rakyat Amerika melihat Trump.