Sertifikasi bukan Pengibulan

KESERIUSAN Presiden Joko Widodo untuk menjalankan Program Nasional Agraria atau Prona bagi rakyat tidak perlu dipertanyakan. Bahkan, tidak segan Presiden secara langsung mengancam untuk mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang di hadapan rakyat jika lamban dalam memberikan sertifikat tanah kepada warga.

Presiden menargetkan untuk menerbitkan sertifikat tanah sebanyak 7 juta pada tahun ini. Pada 2019 jumlahnya ditingkatkan lagi menjadi sebesar 9 juta sertifikat. Seluruh bidang tanah di Indonesia diharapkan sudah terdaftar atau besertifikat pada 2025.

Sertifikat tanah merupakan bukti kuat kepemilikan atas lahan. Bagi masyarakat dengan golongan ekonomi lemah hingga menengah, utamanya mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap, sertifikasi itu meneguhkan kepemilikan aset mereka.

Demi apa? Agar rakyat punya akses permodalan ke perbankan. Dengan mengantongi sertifikat, rakyat dapat mengagunkannya untuk memperoleh pinjaman modal usaha produktif. Presiden mengingatkan agar rakyat pemegang sertifikat tidak mengagunkan sertifikat mereka untuk keperluan konsumtif.

Tanah yang disertifikasi akan mampu menggerakkan dan memajukan perekonomian masyarakat bawah. Tujuan besarnya ialah pemerataan ekonomi. Pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah perekonomian global yang lesu, salah satunya melalui kebijakan redistribusi aset tanah.

Tak hanya itu, sertifikasi tanah juga bisa meminimalkan konflik pertanahan di masyarakat. Itu disebabkan semua tanah yang terdaftar terpetakan dengan rapi. Konflik lahan muncul karena adanya tumpang-tindih kepemilikan atau karena salah satu pihak tidak punya hak atas tanah.

Konflik agraria memang masih menjadi pekerjaan rumah di negara ini. Data yang dikeluarkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tercatat terjadi 659 konflik agraria sepanjang 2017, dengan luasan mencapai 520.491,87 hektare.

Angka tersebut meningkat 50% jika dibandingkan dengan di 2016. Bahkan, jika dirata-rata, hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia selama 2017.

Namun, di tengah upaya keras Presiden itu, muncul suara sumbang dari seorang mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais. Amien mengatakan program sertifikasi tanah rakyat itu merupakan sebuah kebohongan. Amien juga menuding Jokowi membiarkan 74% tanah di Indonesia dikuasai kelompok tertentu.

Bak pepatah buah jatuh tak jauh-jauh dari pohonnya, Hanafi Rais, anak Amien Rais, mengamini bapaknya bahwa 74% tanah dikuasai segelintir orang. Anggota DPR dari PAN itu malah mengatakan angka 74% itu merupakan data Bank Dunia.
Namun, Bank Dunia membantah pernah menerbitkan laporan seperti itu. Lantas, siapa yang ngibul?

Hantaman kritik dengan kecenderungan menyesatkan karena tanpa disertai data valid itu tidak menyurutkan tekad pemerintah. Ia justru menjadi bahan bakar Presiden untuk terus bekerja mengejar target sertifikasi tanah bagi rakyat.

Presiden Jokowi, Senin (26/3), misalnya, membagi-bagikan sertifikat tanah kepada 3.630 kepala keluarga di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa pembagian sertifikat selama ini bukan pengibulan. Lalu, siapa yang sesungguhnya ngibul?