Deteksi Dini Upaya Provokasi

WAKIL Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin harus menggelar rapat koordinasi khusus dengan para kepala kepolisian daerah terkait dengan upaya untuk meningkatkan pengamanan tokoh agama dan tempat ibadah. Rakor tersebut merupakan buntut dari tidak terantisipasinya rentetan insiden yang menyerang tokoh agama dan tempat ibadah.

Setidaknya lima insiden kasus penyerangan terhadap pemuka agama terjadi sejak awal tahun. Termutakhir, pengasuh Pondok Pesantren Karangasem di Paciran, Lamongan, Jawa Timur, diserang orang tidak dikenal pada Minggu (18/2).

Diawali dengan kasus penyerangan seorang ulama NU, Kiai Umar Bisri, di Cicalengka, Jawa Barat, dan disusul dengan pemukulan Komandan Brigade Persis Prawoto hingga tewas. Motifnya tidak jelas, bahkan diduga para penyerang mengalami gangguan jiwa.

Selang beberapa waktu, ada aksi persekusi terhadap Biksu Mulyanto oleh segelintir orang. Tak lama kemudian terjadi penyerangan di Gereja Katolik Lidwina di Sleman. Aksi itu melukai para jemaat misa dan Romo Karl Edmund. Kejadian semacam ini tidak semestinya beruntun jika upaya pencegahan lebih maksimal dilakukan.

Wajar munculnya asumsi pengaitan serentetan kejadian penyerangan dengan efektivitas fungsi intelijen. Sistem intelijen berlapis yang dimiliki aparat mestinya bisa melakukan deteksi dini membaca gerakan pengacau di masyarakat. Dengan begitu banyak rangkaian peristiwa yang terjadi tersebut, aparat baik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) maupun Badan Intelijen Negara (BIN) tidak bisa lagi hanya memberikan imbauan kepada jajaran mereka, tetapi harus ada suatu strategi, perencanaan sistematis, dan komprehensif agar hal serupa tidak kembali terulang.

Keresahan di tengah masyarakat harus diredam. Tugas Polri dan BIN untuk memastikan masyarakat kita merasa aman dan nyaman. Jangan sampai ingatan kita kembali pada tragedi 20 tahun lalu di Banyuwangi, dengan isu ninja dan dukun santet yang juga tersiar mengincar para ulama.

Belum lagi potensi konflik yang mungkin saja terjadi akibat peristiwa 'teror' tersebut. Ia bisa saja menjadi bola salju yang mengarah pada mendisharmoni kehidupan sosial umat beragama, bahkan konflik antaragama yang lebih luas. Ia bisa memorak-porandakan kondusivitas Indonesia dan mengganggu toleransi umat beragama di Indonesia.

Terlebih, 2018 merupakan tahun politik. Sebanyak 171 provinsi dan kabupaten serta kota di Indonesia menyelenggarakan pilkada secara serentak. Tahun depan juga akan digelar pemilu serentak, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Jika dibiarkan, peristiwa semacam itu sangat mungkin memperkeruh kondisi publik yang diprediksi juga akan dipenuhi isu-isu SARA yang digunakan untuk tujuan dan kepentingan politik pragmatis di tahun politik. Jangan sampai imajinasi publik dibiarkan liar.

Tidak ada pilihan lain kecuali aparat penegak harus mengungkapnya. Apakah benar semua insiden ini hanya kriminal murni? Menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan sepatutnya yang akan membuat dahaga publik terpuaska