Penumpang Gelap Pilkada

NASIB kepala daerah yang kukuh membangun menara kekuasaan di atas penderitaan rakyat kecil pasti bermuara di bui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudah dua petahana yang akan bertarung di pilkada serentak pada 27 Juni dibekuk KPK. Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae ditangkap KPK pada Minggu (11/2).

Calon Gubernur NTT yang diusung PDIP dan PKB itu ditangkap karena diduga menerima suap Rp4,1 miliar terkait dengan proyek di daerahnya. Sembilan hari sebelumnya, pada 3 Februari, KPK juga menangkap Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko. Nyono diduga menerima suap dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Ia diduga menggunakan sebagian dana itu untuk membayar iklan kampanye. Pemimpin daerah terjerembap dalam lumpur korupsi akibat biaya politik yang tinggi, sangat tinggi. Ada biaya politik yang resmi, ada pula biaya siluman yang jumlahnya bisa berlipat-lipat. Biaya politik resmi yang disiapkan melalui APBD dalam pilkada serentak di 171 daerah tahun ini mencapai Rp18 triliun.

Masih ada biaya pilkada yang ditanggung calon yang jumlahnya bergantung pada kaya-miskinnya calon dan kondisi daerah mereka. Biaya yang ditanggung kandidat masuk kategori resmi karena dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum. Pada pilkada serentak yang digelar tahun lalu, rata-rata kandidat gubernur menghabiskan uang Rp15,7 miliar.

Akan tetapi, di DKI Jakarta, dana kampanye pasangan calon dilaporkan berkisar Rp50 miliar hingga Rp60 miliar. Dana siluman yang dikeluarkan kandidat tentu saja jauh lebih banyak lagi. Pada umumnya dana siluman itu dikeluarkan kandidat untuk membeli dukungan partai alias mahar politik.

Biaya siluman yang tentu saja tidak dilaporkan ke KPU tak tampak wujudnya. Baru tampak jika ada yang bernyanyi. La Nyalla, kader Partai Gerindra, misalnya, secara terbuka menuding ada permintaan uang miliaran rupiah oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat ia hendak mengajukan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur 2018.

Terus terang dikatakan bahwa mahar politik itulah yang memicu terjadinya korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah di Tanah Air, terutama mereka yang berstatus incumbent dalam pilkada. Mereka tergoda untuk menyalahgunakan wewenang sebagai kepala daerah seperti jual beli proyek dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Rata-rata kepala daerah mendapatkan komisi 10% dari nilai proyek. Modus korupsi lainnya ialah perizinan usaha terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan, mutasi dan promosi pejabat eselon daerah, serta pengadaan barang dan jasa. Sayangnya, belum ada ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada yang menganulir keikutsertaan kandidat yang dibekuk KPK pada saat proses pilkada masih berlangsung.

Rakyat harus cerdas menolak calon yang terlibat korupsi. Hanya partai politik yang bisa memutus mata rantai korupsi politik yang melibatkan kepala daerah. Caranya partai politik jangan pernah mencalonkan kepala daerah yang doyan membangun menara kekuasaan dengan menghalalkan segara cara.

Jauh lebih penting lagi, partai politik memilih kandidat bukan berdasarkan kemampuan finansial, melainkan kualitas, apalagi meminta mahar secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kiranya perlu mengikuti jejak partai yang terang-terang mencanangkan pilkada tanpa mahar dalam ucapan dan perbuatan.

Jangan pernah memilih calon yang mengumpulkan uang politik dengan mengisap darah rakyat. Mereka ialah penumpang gelap pilkada yang sudah sepantas dan selayaknya ditangkap KPK.