Lagu Lama Rencana Tata Ulang

RENCANA tata ulang kawasan Puncak, Bogor, dan sekitarnya berulang kali terlontar dari mulut pejabat pemerintahan. Tidak hanya dari pemerintah daerah, pusat juga urun suara. Sayangnya, hanya suara yang keluar. Aksi nyata untuk merealisasikan rencana tata ulang nyaris tidak terlihat.

Rencana penataan ulang kawasan tersebut selalu terlontar ketika terjadi bencana. Sebelum peristiwa tanah longsor yang menewaskan sedikitnya lima warga pada awal pekan ini, berderet bencana pun sudah terjadi di kawasan Puncak. Tahun lalu, bangunan Hotel Club Bali di Cianjur ambruk karena tanah longsor.

Sebelas orang jadi korban, tiga di antaranya tewas. Belum lagi bencana banjir. Wilayah-wilayah yang terkena banjir ataupun tanah longsor semakin banyak. Kedua bencana muncul tiap tahun dan terus-menerus memakan korban. Banjir dan tanah longsor ialah dampak kekacauan tata ruang dan penggunaan lahan di kawasan yang semestinya berfungsi sebagai penyangga ekologi.

Menurut data Forest Watch Indonesia, dalam periode 2000-2016 sekitar 5,7 ribu hektare hutan alam hilang di kawasan Puncak. Seiring dengan itu, semakin banyak bermunculan bangunan baru, mulai hotel, vila, hingga permukiman atau sekadar lapak kaki lima.
Masalah terpampang jelas, begitu pula akar penyebabnya.

Solusi pun tercetus. Akan tetapi, apa yang terjadi kemudian? Senyap. Tunggu bencana berikutnya, nanti juga akan terdengar lagi lagu serupa tentang tata ulang kawasan. Pemerintah yang memiliki kuasa mengatur enggan menegakkan aturan dengan berbagai dalih, kemudian saling lempar tanggung jawab antara pusat dan daerah.

Penertiban di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, misalnya. Sejak pendataan bangunan liar pada 2010, hingga kini tidak terjadi pembongkaran oleh pihak berwenang. Kalaupun ada, hanya satu-dua. Padahal, di tahun itu saja tercatat terdapat 143 bangunan liar. Dengan melihat laju deforestasi, patut diasumsikan pembangunan bangunan liar di kawasan itu semakin menggila.

Memang ada pergerakan penataan di kawasan Puncak. Namun, itu bertujuan memuluskan pelebaran jalan yang menjadi program pemerintah pusat, bukan mengembalikan fungsi ekologi kawasan. Dengan tren perkembangan seperti ini, banjir dan tanah longsor tampaknya bakal lebih kerap bertamu.

Wilayah hilir kawasan penyangga, seperti Jakarta, Tangerang, dan Bekasi tidak akan pernah terlepas dari arus air sungai dari hulu yang berlebihan hingga sering kali dilanda banjir. Meski begitu, bukan berarti siapa pun boleh bersikap pasrah saja dan menganggap banjir itu tidak terelakkan.

Penataan yang dilakukan di Jakarta selama empat tahun terakhir berhasil mengurangi titik-titik banjir secara drastis. Dampaknya, sejak 2015, Ibu Kota terhindar dari banjir besar. Namun, penataan itu belum rampung. Banjir yang melanda kawasan Kampung Melayu, Pejaten, Lenteng Agung, dan Tebet dua hari belakangan menunjukkan kerja penataan permukiman dan normalisasi sungai masih panjang.

Tugas Pemprov DKI Jakarta menuntaskannya sampai banjir benar-benar enggan mendatangi permukiman warga. Jangan hanya karena gengsi Gubernur Anies Baswedan enggan meneruskan program pendahulunya dalam penanggulangan banjir yang sudah terbukti efektif. Begitu pula dengan program-program lain. Telan saja gengsi itu demi kemajuan Ibu Kota.