Berlomba dalam Kebaikan

SETELAH saling tunggu dan saling intip, persaingan antarkandidat dan antarpartai dalam pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah semakin terpetakan. Partai-partai politik hampir rampung menetapkan para unggulan yang mereka usung di pilkada serentak 2018.

Sejumlah dinamika mewarnai penetapan calon kepala daerah tersebut. Dinamika itu diperkirakan berlangsung hingga injury time pendaftaran kandidat kepala daerah pada 8-10 Januari 2018.

Tarik ulur dukungan parpol terhadap kandidat merupakan salah satu dinamika di Pilkada 2018. Berlangsung pula lobi-lobi intensif di antara partai untuk menetapkan siapa menjadi calon gubernur dan siapa menjadi calon wakil gubernur. Pun demikian untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan pemilihan wali kota/wakil wali kota.

Bahkan, kandidat Wakil Gubernur Jawa Timur Abdullah Azwar Anas yang sedianya mendampingi kandidat gubernur Syaifullah Yusuf menarik diri dari pencalonan karena beredar foto lama yang menyudutkan dirinya. Ada pula tudingan kriminalisasi terhadap kandidat.

Dinamika semacam itu wajar belaka dalam politik. Disebut tak wajar bila kelak ditemukan pelanggaran etika dan/atau hukum di dalamnya. Dinamika tersebut jelas tak terlepas dari upaya parpol mendudukkan jagoan mereka di kursi kepala daerah. Pun, dinamika itu terkait erat dengan Pilpres 2019.

Intinya, dinamika Pilkada 2018, apakah sebagai upaya meraih kursi kepala daerah maupun terkait dengan kursi kepresidenan, bermuara pada upaya meraih kekuasaan. Meraih kekuasaan tidaklah haram karena salah satu tujuan parpol ialah mencapai kekuasaan.

Melalui kekuasaan politik, parpol atau kandidat yang mereka usung dan dukung diharapkan bisa berbuat lebih banyak dan lebih baik untuk rakyat. Semoga saja kandidat yang diusung partai-partai politik betul- betul sosok-sosok yang berbuat untuk kebaikan rakyat ketika terpilih kelak. Moga-moga saja mereka putra-putri terbaik bangsa yang akan berbuat yang terbaik pula buat bangsa bila terpilih nanti.

Kepala daerah bisa berbuat untuk kebaikan rakyat bila proses kontestasi dalam pilkada yang mereka ikuti juga berlangsung sehat. Calon kepala daerah yang baik yang kelak berbuat demi kebaikan rakyat semestinya menolak berbuat culas dalam kontestasi pilkada. Bagi kandidat seperti itu, kalah karena jujur jauh lebih baik daripada menang karena curang.

Kita berharap para calon memperlihatkan kapasitas sebagai putra-putri terbaik bangsa dalam kontestasi. Kita ingin kandidat, parpol pengusung, tim sukses, dan partisan politik berkontestasi secara beradab, berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan menyodorkan program.

Semua pihak yang terlibat dalam perhelatan itu harus mengedepankan etika, menjauhkan kompetisi curang, menghindari kampanye hitam dan politik uang, serta mengharamkan politik identitas dan ujaran kebencian.

Dengan semangat itu, kualitas pilkada serentak akan jauh lebih meningkat. Jika itu dapat dicapai, kita boleh berharap pilkada melahirkan pemimpin berkualitas. Pun, kita boleh berharap peningkatan kualitas juga kelak berlangsung pada pilkada serentak 2018.

Lebih dari itu, kepatuhan pada etika politik dan hukum merupakan pembelajaran politik berharga bagi rakyat. Dengan mengedepankan etika politik dan hukum, parpol dan kandidat yang mereka usung akan menjadi teladan politik bagi rakyat. Jangan lupa, selain meraih kekuasaan, tujuan dan fungsi partai politik yang lebih penting daripada upaya meraih kekuasaan ialah pendidikan politik untuk rakyat.