Takhta untuk Rakyat

KONTESTASI politik seperti pemilihan kepala daerah mestinya dimaknai sebagai arena untuk mencapai gelanggang utama. Gelanggang utamanya ialah lima tahun mengemban amanat untuk menyejahterakan rakyat. Sulit diingkari, amanat untuk menyejahterakan rakyat masih saja dipinggirkan dengan penuh kesadaran.

Para politikus di negeri ini pada umumnya menjadikan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok, bukan untuk masyarakat. Para politikus negeri ini berpola pikir terbalik, yakni menjadikan pesta demokrasi sekadar ajang berburu jabatan. Berbagai cara dilakukan untuk meraih kedudukan, sampai-sampai etika politik dicampakkan.

Praktik politik uang tetap melenggang, lestari seolah telah menjadi prasyarat keberhasilan untuk mencapai kemenangan. Begitu pula dengan politisasi SARA menjadi bagian tidak terpisahkan dalam tiap ajang pemilihan kepemimpinan. Politik uang ataupun politisasi SARA itulah yang membuat demokrasi berwajah kotor, tidak beradab, dan terkesan jauh dari hal-hal kebajikan.

Sekali lagi, inilah akibat sesat pikir politisi yang lestari dari generasi ke generasi bahwa meraih jabatan merupakan tujuan akhir. Tatkala kedudukan itu sudah diraih, tatkala sudah dilantik dan duduk di kursi singgasana, mereka tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa ada kewajiban dalam diri mereka untuk menjaga kehormatan jabatan.

Akibatnya, kepentingan pribadi, kelompok, dan elite semata yang diakomodasi. Rakyat hanya dianggap objek elektoral dalam berbagai permainan politik, tidak punya kedaulatan, dan tetap termarginalkan dari akses-akses politik dan ekonomi. Tidak mengherankan bila akhirnya para politikus pemburu jabatan itu justru bukan saja menjual kehormatan diri, melainkan juga menjual negara dengan culas.

Bukti pun nyata, sejak 2004 hingga 2017 terdapat 313 kepala daerah tersangkut korupsi. Dalam perspektif itulah kita bisa memahami pengakuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahwa pihaknya tidak mudah mencari sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin sebuah daerah.

Mestinya partai politik menjadi sumur kaderisasi pemimpin yang tak pernah kering ditimba. Jika saat ini tidak mudah mencari sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin sebuah daerah, itu artinya partai politik absen melakukan kaderisasi. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak pada tahun ini mestinya menjadi salah satu cara yang paling efektif dalam memilih pemimpin.

Pilkada mestinya menjadi harapan baru datangnya pemimpin yang lebih baik. Disebut pemimpin yang lebih baik karena mereka adalah orang-orang pilihan, mereka yang memilih mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk melayani rakyat, bangsa, dan negara.

Takhta yang didapat melalui pilkada itu harus sebesar-besarnya didedikasikan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau tim sukses. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat mestinya datang untuk melayani, bukan dilayani. Ia pantang eksis sebagai priayi, tetapi mesti berposisi sebagai pengabdi.

Kini rakyat berharap agar dari rahim partai politik lahir para pemimpin yang bertarung secara kesatria dalam pilkada. Pemimpin yang berkomitmen melayani rakyat dan integritasnya tetap tegak lurus. Saatnya pula partai politik berkomitmen melahirkan pemimpin tanpa mahar dan tanpa politik uang.