Politik Beretika

PRESIDEN Joko Widodo membuat imbauan yang menyentil para politikus. Dalam acara pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan 2017 di Jakarta, Senin (20/11), Presiden menyinggung cara berpolitik yang gaduh, penuh provokasi, dan memanfaatkan isu-isu sensitif mengenai SARA dan sejarah kelam bangsa.

Terminologi yang dilontarkan politikus tidak beretika itu misalnya 'asing', 'aseng', 'komunis', 'PKI', 'anti-Islam', dan 'antiulama'. Kegaduhan politik itu merupakan pemborosan energi. Selain tidak berdasar, negara sesungguhnya telah memiliki berbagai kebijakan yang dapat mengatasi berbagai isu yang sengaja ditiupkan tersebut.

Sebagai contoh, negara masih memberlakukan Tap MPRS Tahun 1966 yang melarang ajaran komunisme. Atas kondisi itu, Presiden pun menegaskan pentingnya cara berpolitik yang beretika. Politik yang santun bukan hanya berpengaruh terhadap dunia politik itu sendiri, melainkan juga bagi generasi muda.

Politik yang santun sama dengan menjaga keindonesiaan dan kebinekaan. Sebaliknya, politik yang penuh provokasi sama dengan merobek keindonesiaan itu. Kita sepakat sepenuhnya akan pernyataan Presiden. Malah, pernyataan itu semestinya bukan hal baru bagi kita, khususnya para politikus, sebab politik dan etika sejatinya seperti dua sisi mata uang.

Banyak pemikir besar dunia mengartikan etika sebagai ajaran untuk mengidentifikasi, mengartikan, dan mengamalkan prinsip global yang dapat membuat kebahagiaan manusia terwujud. Sementara itu, politik diartikan sebagai ajaran yang membuat kebahagiaan tersebut terwujud secara kolektif. Jadi, sesungguhnya tidak ada politik jika tanpa etika.

Oleh karena itu, mereka yang alpa etika dalam menjalankan politik bisa dikatakan sebagai orang yang lupa diri. Mereka ibarat kacang lupa kulitnya, atau dalam bahasa kini ialah orang yang gagal paham. Lalu bagaimana jika gelagat gagal paham itu sudah jadi kecenderungan?

Inilah yang sayangnya sudah lama ada di dunia politik Tanah Air. Itulah sebabnya politikus seperti jauh dari citra anutan. Bahkan, kita sudah seperti memaklumi jika kebanyakan politikus memang orang-orang culas. Meskipun begitu, seperti juga yang ditunjukkan Presiden, kita tidak semestinya jadi apatis dan fatalistis. Politik yang beretika bisa kita bangun bersama.

Pertama, tentunya dengan terus mengingatkan para politikus akan moral yang semestinya mereka miliki. Bukan sekadar anjuran, cara beretika ini sesungguhnya juga sudah diatur di Ketetapan MPR No VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Salah satu wujudnya ialah ketaatan terhadap proses hukum.

Bahkan, tanpa menunggu penetapan status tersangka, seorang pejabat tinggi negara semestinya dengan penuh kesadaran undur diri dari jabatannya. Ini bukan saja untuk kelancaran proses hukum, melainkan juga menghindari kegaduhan yang makin tidak perlu. Tidak hanya bergantung pada kewarasan para politikus dan pejabat negara, benih politik yang beretika juga semestinya ditanamkan sejak dini di generasi muda.

Hal itu pula yang disadari benar oleh Presiden lewat sistem pendidikan berkarakter. Dengan pendidikan yang mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, diharapkan dengan sendirinya generasi muda akan resisten terhadap nilai dan perilaku yang bertentangan. Ketika anak-anak ini kelak menjadi para pemimpin, kita akan memiliki dunia politik yang sejati, yakni yang menjalankan etika seutuhnya.