Merevisi UU Ormas

KETIKA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) telah resmi disetujui menjadi undang-undang, saat itu pula semestinya ruang perdebatan soal ideologi yang mendasari setiap ormas sudah tidak ada lagi. Sudah final bahwa seluruh elemen di negeri ini, tak terkecuali ormas, wajib untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan pimpinan media massa di Istana Negara, Senin (30/10), juga menegaskan substansi Undang-Undang Ormas tidak lain ialah menjaga keutuhan NKRI. Presiden bahkan dengan terang-terangan mengatakan kebutuhan akan UU Ormas itu sangat mendesak.

Akan tetapi, mendesak bukan berarti harga mati. Artinya, ruang untuk merevisi secara terbatas undang-undang tersebut tetap dimungkinkan. Presiden, baik diutarakan langsung maupun disampaikan pembantu-pembantunya di kabinet pun telah membuka kesempatan UU Ormas untuk direvisi.

Dari sisi politis, keterbukaan pemerintah untuk memberikan ruang revisi itu bermakna penting. Itu bentuk kompromi pemerintah terhadap permintaan sejumlah fraksi di DPR yang memberikan catatan saat pengesahan UU Ormas. Itu sekaligus mengakomodasi usul revisi yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu Presiden Jokowi, Jumat (27/10).

Revisi UU Ormas, dari sisi pandang yang lain, juga penting demi menjamin prosedur formal pembubaran ormas di Indonesia. Penyempurnaan UU diperlukan untuk mengakhiri perdebatan apakah ormas yang anti-Pancasila dibubarkan terlebih dahulu oleh pemerintah, baru kemudian dibawa ke pengadilan, atau pengadilan yang membubarkan atas pengajuan pemerintah.

Dalam Perppu Ormas yang kini telah disahkan menjadi UU Ormas, mekanisme pembubaran lewat peradilan memang tidak tercantum. Wewenang untuk membubarkan ormas yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi negara diberikan kepada pemerintah melalui kementerian terkait.

Presiden sudah dengan tegas menjamin tidak akan terjadi kesewenang-wenangan seperti di masa lalu. Namun, tetap saja tak dimungkiri, poin itulah yang membuat sejumlah pihak cemas UU Ormas akan memantik pemerintah bertindak represif terutama terhadap organisasi-organisasi yang dianggap tak sejalan dengan pemerintah.

Mereka khawatir gara-gara UU Ormas, pemerintah mulai melupakan konsensus tentang demokrasi. Sejatinya, setiap negara yang menganut demokrasi tetap memiliki batasan-batasan untuk menjaga eksistensi pemerintahan dan ideologi itu sendiri. Di sini, sudah final bahwa setiap ormas tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Jika ada ormas yang menentang, sudah sepatutnya pula ormas itu diberikan sanksi, termasuk dibubarkan. Karena itu, pembahasan revisi UU Ormas di DPR nantinya mesti dioptimalkan dan dijaga dalam koridor bahwa revisi tersebut harus diarahkan untuk memenuhi unsur hukum formal dalam pembubaran ormas.

Perbaikan dan penyempurnaan UU mesti menjadi spirit dalam pembahasan revisi itu. Sungguh tak elok bila kesempatan revisi yang telah dibuka itu justru dimanfaatkan untuk menarik-nariknya ke isu yang lain, apalagi balik lagi ke soal ideologi.