Mengamankan Ekonomi di Tahun Politik

PEREKONOMIAN global diyakini masih akan mengalami perlambatan hingga 2018.

Agar bisa sintas, negara-negara harus mengantisipasi gejolak perekonomian dengan baik.

Melemahnya ekonomi negara berpenghasilan tinggi, perlambatan merata perekonomian negara berkembang, menurunnya kinerja perdagangan global, lemahnya harga komoditas, dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan global merupakan beberapa di antara gejala serius yang harus dihadapi.

Bank Dunia memprediksi gejala itu secara lebih khusus bakal menerpa kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik.

Dalam konteks itu, Indonesia bukanlah pengecualian. Bahkan, selain akibat kondisi global yang belum menentu, Indonesia tahun depan juga menghadapi situasi yang lebih khusus lagi, yakni memasuki apa yang disebut sebagai tahun politik.

Seperti pernah diingatkan Presiden Joko Widodo, pada 2018, Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebanyak 171 daerah akan mengikuti pilkada secara serentak.

Tahun depan pula, tahapan Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden 2019 sudah akan dimulai.

Artinya, ada peristiwa dengan bobot politik besar yang bakal berlangsung dalam kondisi perekonomian, yang harus kita katakan, belum kondusif.

Inilah yang penting untuk kita ingatkan.

Sudah menjadi kesadaran dan pengetahuan bersama bahwa dalam kondisi tertentu berbagai peristiwa yang mengikuti hajatan politik terkadang diliputi suasana penuh ketidakpastian.

Padahal, suasana penuh ketidakpastian semacam itu sangat tidak produktif bagi perekonomian.

Di mana pun dan kapan pun juga, perekonomian yang sehat dan bergairah mensyaratkan adanya kepastian iklim usaha.

Karena itulah, kita meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, untuk mengantisipasi tahun depan dengan sebaik-baiknya terkait dengan bertemunya dimensi ekonomi dan politik pada saat yang bersamaan.

Kita ingatkan kembali bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional 5,4% sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 bukanlah target yang mudah dicapai.

Bila suasana dalam tahun politik tidak terkelola baik sehingga menciptakan ketidakpastian lebih besar daripada yang diperkirakan, target pertumbuhan itu niscaya akan jauh lebih sulit lagi dicapai.

Karena itu, kita meminta seluruh stakeholder yang terlibat dalam peristiwa politik tahun depan untuk ikut mengamankan ekonomi.

Suasana kondusif, dengan mengurangi semaksimal mungkin lahirnya kegaduhan, harus dipastikan.

Dapat dipahami bila pada tahun politik pelaku usaha cenderung bersikap wait and see.

Untuk meredam kegelisahan di tengah ketidakpastian kaum industrialis itu, kita sependapat bahwa pemerintah melakukan percepatan reformasi atas berbagai regulasi sehingga iklim usaha menjadi lebih bergairah.

Namun, di sisi lain, perhelatan politik tidak selamanya 'serbakelabu'. Ada pula kesempatan dan peluang.

APBN menempatkan Rp11,4 triliun dana pilkada.

Itu artinya duit yang beredar bakal bertambah pada tahun depan.

Dengan ditambah anggaran Pileg dan Pilpres 2019 yang tidak kalah besarnya, perhelatan politik tahun depan semestinya menyokong pertumbuhan ekonomi, syukur-syukur memilihkan perekonomian.

Kuncinya ada pada sikap positif dan optimistis.