Agar Demokrasi tak Membunuh Negeri

KEMATANGAN bangsa dalam berdemokrasi terus diuji. Meski sudah hampir dua dekade kita menjadikan demokrasi sebagai pijakan dalam bernegara, masih saja ada anak bangsa yang keblinger dan bernafsu mencederai demokrasi.

Demokrasi kita pilih karena ia kita anggap sebagai sistem yang paling pas setelah lebih dari 30 tahun otoritarianisme Orde Baru tajam mencengkeram. Dengan demokrasi, kebebasan yang tadinya menjadi barang teramat mewah bisa dirasakan semua orang secara sah.

Dengan demokrasi, hak asasi kembali dihargai dan dijunjung tinggi di seantero negeri. Di satu sisi, kita jelas menyambut baik semangat berdemokrasi yang subur bersemai. Namun, di sisi yang lain, kita juga prihatin lantaran demokrasi masih dipandang dan dipraktikkan secara sesat oleh sebagian orang.

Atas nama demokrasi, mereka ingin bebas sebebas-bebasnya. Atas nama demokrasi, mereka maunya menang sendiri. Kekerdilan bersikap dan bertindak dalam berdemokrasi secara telanjang dipertontonkan sekelompok orang di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, dua hari lalu.

Lantaran belum bisa menerima kekalahan dalam pilkada Kabupaten Tolikara, Papua, pendukung pasangan John Tabo-Barnabas Weya mengamuk. Tak cuma merusak beragam fasilitas milik negara, mereka juga menyerang sejumlah pegawai Kemendagri.

Pilkada Tolikara sebenarnya sudah berlangsung pada Mei 2017 dengan kemenangan Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo. Ketika pihak yang kalah menggugat, Mahkamah Konstitusi pun tetap mengukuhkan kemenangan itu pada Juli lalu.

Artinya, tak ada lagi yang bisa dipersoalkan karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, tak ada lagi alasan bagi pihak yang kalah untuk memaksakan keinginan, apalagi dengan cara-cara kekerasan.

Berdemokrasi yang baik dan benar ialah ketika kita patuh pada rambu-rambu. Demokrasi bukan berarti bebas tanpa batas, bukan pula seenaknya memaksakan kehendak. Demokrasi hanya bisa berjalan sesuai dengan jalur ketika kita betul-betul mengedepankan fair play.

Hal yang terjadi di Kemendagri ialah bukti tak terbantahkan bahwa belum semua anak bangsa bisa berdemokrasi dengan baik dan benar. Mereka hanya siap untuk menang, tetapi ogah kalah, padahal di setiap persaingan mustahil semuanya menjadi pemenang.

Insiden di Kemendagri ialah noda yang mengotori demokrasi di Republik ini, bahkan boleh dibilang sebagai kejahatan demokrasi. Karena itu, ia harus disikapi serius dengan menindak belasan pelaku penyerangan yang kini ditahan di Polda Metro Jaya.

Aktor yang mendanai dan menggerakkan para perusuh pun tak boleh lepas dari jerat hukum. Efek jera wajib dihadirkan agar kejadian serupa tak terulang, terlebih kita sudah memasuki tahun politik.

Tahun depan, negeri ini bakal menggelar pilkada serentak di 171 daerah dan tahun berikutnya menggelar pemilu legislatif dan pilpres secara serentak pula. Kita sepakat, amat sepakat, dengan penegasan Presiden Joko Widodo yang kembali mengingatkan bahwa kontestasi politik sebagai perwujudan demokrasi harus menjadi ajang untuk mengeratkan persatuan.

Pilkada, pileg, atau pilpres tidak boleh malah menjadi arena untuk memecah belah bangsa. Kita ingin, sebagai wahana, demokrasi betul-betul bisa membawa Republik ini menuju cita-cita luhur yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, seluruh anak bangsa tanpa terkecuali mesti semakin dewasa dan menjunjung tinggi keadaban dalam berdemokrasi. Jangan sampai demokrasi justru membunuh bangsa ini.