Audit Alutsista

KERAHASIAAN dan transparansi ialah dua hal yang seolah menjadi kontradiksi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Dengan alasan menjaga kerahasiaan negara, selama ini BPK sama sekali tidak diperkenankan mengaudit pengadaaan alutsista.

Padahal audit sudah jadi 'logika' baku dalam pemeliharaan sistem ataupun organisasi. Audit ibarat dokter yang memastikan kesehatan sistem tersebut. Oleh karena itu, audit pun dilakukan rutin dan berkala agar segala potensi penyakit diketahui dan ditangani cepat.

Terhadap alutsista yang merupakan salah satu sistem strategis sebuah negara, audit semestinya sangat krusial. Ini pula yang terlihat di negara adidaya. Amerika Serikat, bahkan punya sederet kebijakan audit serta pengawasan dan pemantauan terkait dengan persenjataan. Semuanya dilakukan tanpa membahayakan kerahasiaan negara.

Di Tanah Air, logika terbalik yang dipelihara selama ini telah menimbulkan potensi kerugian negara yang dahsyat. Salah satunya pengadaan helikopter AW10 senilai US$55 juta (Rp742 miliar) di awal tahun ini. Pengadaan yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp220 miliar itu menjadi seperti permainan pingpong antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menhan Ryamizard Ryacudu.

Kedua pihak kompak saling mengklaim tidak tahu tentang pengadaan tersebut. Bukan saja konyol dan menyedihkan, kondisi ini semestinya juga peringatan besar akan banyaknya 'pengadaan' siluman yang belum terungkap.

Jika pengadaan helikopter saja menjadi ibarat gajah di tengah ruangan yang tidak terlihat, bagaimana dengan jenis senjata yang lebih kecil baik dalam ukuran maupun nilai?

Tidak hanya itu bahaya pengadaan alutsista yang tidak terawasi. Bukan tidak mungkin senjata berpindah tangan ke kelompok separatis. Hal itu sudah banyak terjadi di negara-negara yang dilanda konflik.

Selain itu, audit atas setiap keuangan negara, termasuk pengadaan alutsista, sesungguhnya merupakan bentuk kedaulatan negara itu sendiri. Logika antiaudit yang terus dibiarkan jelas merupakan bentuk pelecehan.

Bagi masyarakat, pelaksanaan audit tanpa pandang bulu ini juga dapat menjadi penguat kepercayaan. Meski hasilnya bersifat rahasia bagi publik, tetap saja audit tersebut merupakan pemenuhan hak masyarakat sebagai pembayar pajak.

Oleh karena itu, kita sangat mengapresiasi langkah BPK dalam mendorong audit alutsista ini. Adanya informasi mengenai permintaan Panglima TNI yang menjadi salah satu latar belakang sikap BPK tersebut memang bisa menjadi pertanyaan. Namun, bagaimanapun harus diakui bahwa kepentingan negara sesungguhnya terbela langkah tersebut.

Pun kita sangat sepakat terhadap sikap Presiden dan Menteri Keuangan yang mendukung serta menyetujui hal tersebut. Sikap Presiden merupakan langkah awal pengembalian kontrol pengadaan alutsista kepada negara.

Audit semestinya dilakukan menyeluruh sehingga tersingkaplah segala hal abu-abu termasuk patgulipat anggaran yang diduga sudah berlangsung lama.

Dimulainya audit alutsista ini juga dapat menjadi contoh bagi penggunaan keuangan negara lainnya. Sudah semestinya tidak dapat ditawar lagi pemberlakuan audit pada setiap lembaga pengguna keuangan negara.