Gaduh di Ambang Tahun Politik

KEGADUHAN seolah akrab dengan iklim politik dan jalannya pemerintahan negara ini. Silang pendapat antarpejabat, termasuk di kabinet, yang tidak produktif mestinya dihindari mengingat bangsa ini tengah membutuhkan soliditas seluruh elemen untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Polemik mengenai pengadaan senjata untuk institusi Polri dan Badan Intelijen Negara, serta imbauan untuk menonton film G-30-S/PKI bergulir lewat media sosial. Saling timpal dan sahut-menyahut antar elite pemerintah dalam memandang dua isu itu menyesaki ruang publik. Silang pendapat mereka pertontonkan, kegaduhan pun berkumandang.

Belum lagi ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu tersebut baik sebagai komoditas politik jangka pendek maupun kepentingan menuju Pilpres 2019. Fokus pemerintah menjadi keniscayaan, jangan sampai polemik-polemik ini menambah panasnya tahun politik yang sudah di ambang pintu.

Kegaduhan bukan merupakan komponen untuk memajukan bangsa ini. Kegaduhan semestinya justru disingkirkan, bukan terus-menerus dibiarkan. Kegaduhan merupakan antitesis dari syarat utama sebuah pemerintahan yang efektif demi mewujudkan harapan dan keinginan rakyat, yakni soliditas.

Energi bangsa ini terus-menerus terkuras oleh kegaduhan demi kegaduhan yang silih berganti datang ketimbang kerja yang efektif. Isu tidak produktif, apalagi terkait dengan PKI yang jelas dan tegas merupakan barang terlarang di negeri ini, berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa karena memicu suasana saling menyalahkan antarmasyarakat.

Jika stabilitas politik dan keamanan terganggu, fokus pembangunan nasional terpecah. Baik Polri, TNI, maupun BIN merupakan alat negara yang mestinya berpegang pada satu komando, patuh kepada panglima tertinggi sekaligus kepala negara, yakni Presiden Joko Widodo.

Pemerintahan yang fokus dengan dukungan alat negara yang solid menjadi keniscayaan untuk membangun bangsa ini. Wajar kiranya jika Presiden Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa serta memerintahkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, dan seluruh lembaga pemerintah bersama-sama bersinergi membangun bangsa.

Ia menginstruksikan alat-alat negara itu untuk membuat rakyat tenang dan tenteram serta bersatu padu menghadapi persaingan dan kompetisi global. Bukan kali pertama silang pendapat di ruang publik terjadi. Sebelumnya sejumlah anggota kabinet juga kerap cekcok. Para elite ini bukan anak kecil yang mesti diingatkan terus-menerus.

Mereka mestinya paham betul bahwa memelihara kegaduhan sama saja menghambat akselerasi kerja pemerintah. Sebenarnya polemik dan silang pendapat merupakan hal biasa jika dalam internal pemerintah. Berpolemik sampai urat leher putus pun bisa diterima jika hal itu terjadi di rapat kabinet misalnya. Akan tetapi, jika mereka dengan sengaja membawa polemik ke ruang publik, itu pelanggaran serius.

Jangan sampai hal-hal yang seharusnya menjadi menu di rapat kabinet malah diseret menjadi tontonan masyarakat luas. Kemudian, secara vulgar perbedaan pendapat dibeberkan di media sosial dan media massa. Presiden mesti tegas. Jangan sampai ada personel pemerintahan yang membawa agenda sendiri. Pastikan orkestra selaras, jangan ada nada-nada sumbang yang membuat jalannya pemerintahan berantakan.

Kirimkan komentar Anda ke e-mail: forum@mediaindonesia.com